Blok Masela, MIP, dan Ilusi Kemandirian Fiskal Maluku

Muhammad Solihin Sahal

Politik | 2026-07-12 15:22:57

Muhammad Solihin Sahal (Peneliti Ekonomi)

Oleh: Muhammad Solihin Sahal

Peneliti Ekonomi

Di tengah tekanan fiskal nasional dan kebutuhan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, hadirnya dua proyek strategis Blok Masela dan Maluku Integrated Port (MIP) dipandang sebagai titik balik ekonomi Maluku. Nilai investasinya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, sementara MIP mulai menarik perhatian lembaga pembiayaan internasional seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan World Bank.

Narasi yang berkembang hampir selalu sama: investasi besar akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Narasi tersebut memang menarik, tetapi belum cukup. Dalam ekonomi pembangunan, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah seberapa besar investasi yang masuk, melainkan apakah investasi tersebut mampu mengubah struktur ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pertanyaan itu menjadi penting karena hingga kini Maluku masih menghadapi persoalan klasik. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan, belanja negara yang mengalir ke Maluku masih jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang dihimpun dari wilayah ini. Pada 2024, penerimaan negara dari Maluku berada di kisaran Rp2,58 triliun, sedangkan belanja negara mencapai sekitar Rp21,95 triliun. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Maluku masih sangat ditopang oleh ekspansi fiskal pemerintah pusat, bukan oleh kapasitas ekonomi domestik yang mampu menghasilkan penerimaan secara mandiri.

Kondisi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kelemahan daerah. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan memang membuat biaya pelayanan publik, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain. Namun, ketika ketergantungan terhadap transfer fiskal berlangsung terus-menerus, persoalannya bukan lagi soal geografis, melainkan soal struktur ekonomi.

Di sinilah Blok Masela dan MIP seharusnya dibaca sebagai instrumen transformasi, bukan sekadar proyek investasi.

Dalam teori keuangan publik, Richard Musgrave menempatkan fungsi pembangunan negara bukan hanya pada alokasi anggaran, tetapi juga pada pembentukan kapasitas ekonomi yang mampu menopang penerimaan publik secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya belanja pemerintah, tetapi dari kemampuan pembangunan tersebut menciptakan basis ekonomi baru yang memperluas aktivitas produksi, investasi, dan penerimaan negara maupun daerah.

Sayangnya, diskursus mengenai Blok Masela dan MIP masih didominasi oleh besaran investasi dan pembangunan fisik. Sangat sedikit pembahasan mengenai bagaimana kedua proyek tersebut akan memperluas basis pajak, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau membangun industri yang menghasilkan nilai tambah di Maluku. Padahal, tanpa hubungan yang jelas antara investasi dan kapasitas fiskal, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi angka statistik yang tidak mengubah fondasi ekonomi daerah.

Blok Masela merupakan contoh yang relevan. Sebagai proyek gas alam cair (LNG), manfaat ekonominya tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi gas, tetapi oleh sejauh mana proyek tersebut membangun keterkaitan ekonomi (economic linkage) dengan sektor lain. Jika aktivitas ekonomi hanya berhenti pada eksploitasi dan ekspor LNG, maka sebagian besar nilai tambah akan tercipta di luar Maluku. Sebaliknya, apabila gas menjadi pemicu tumbuhnya industri petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, manufaktur, hingga pendidikan vokasi, maka dampaknya akan jauh lebih luas terhadap produktivitas dan pendapatan daerah.

Hal yang sama berlaku bagi MIP. Pelabuhan modern memang mampu menurunkan biaya logistik dan mempercepat arus perdagangan. Namun, pelabuhan bukanlah sumber pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya. Michael Porter menjelaskan bahwa daya saing wilayah lahir dari ekosistem industri yang saling terhubung, bukan dari keberadaan infrastruktur semata. Karena itu, keberhasilan MIP tidak dapat diukur dari panjang dermaga, kapasitas peti kemas, atau jumlah kapal yang bersandar, melainkan dari kemampuannya melahirkan kawasan industri, memperkuat hilirisasi perikanan, dan menarik investasi produktif yang menciptakan nilai tambah di Maluku.

Persoalan lain yang perlu diantisipasi adalah munculnya enclave economy. Dalam banyak pengalaman negara berkembang, proyek sumber daya alam berskala besar sering kali menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan keterkaitan yang kuat dengan perekonomian lokal. Industri berdiri, investasi meningkat, tetapi manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu. Akibatnya, daerah tetap bergantung pada transfer fiskal meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Risiko tersebut tidak boleh diabaikan di Maluku. Kekayaan sumber daya alam bukan jaminan bagi kemandirian ekonomi. Banyak negara dan daerah justru mengalami apa yang dikenal sebagai resource curse, yaitu ketika kekayaan sumber daya gagal diterjemahkan menjadi pembangunan yang inklusif karena lemahnya institusi, rendahnya hilirisasi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Karena itu, agenda utama pemerintah daerah tidak seharusnya berhenti pada menarik investasi. Agenda yang jauh lebih penting adalah memastikan investasi tersebut membentuk rantai nilai yang utuh: memperkuat industri lokal, meningkatkan penggunaan tenaga kerja daerah, mendorong inovasi, memperluas basis pajak, dan memperbesar Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak berhenti pada pertumbuhan, tetapi berlanjut menjadi kemandirian fiskal.

Sebagai peneliti ekonomi, saya memandang bahwa ukuran keberhasilan Blok Masela dan MIP bukanlah besarnya investasi yang masuk atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kedua proyek tersebut mampu mengubah struktur ekonomi Maluku dari ekonomi yang bertumpu pada belanja pemerintah menjadi ekonomi yang digerakkan oleh produktivitas, industrialisasi, dan investasi swasta.

Maluku tidak membutuhkan proyek besar semata. Maluku membutuhkan desain kebijakan yang mampu mengubah proyek besar menjadi kapasitas ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa perubahan paradigma tersebut, Blok Masela dan MIP berisiko hanya menjadi simbol keberhasilan investasi nasional, tetapi gagal menjadi fondasi kemandirian fiskal daerah.

Pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang menghadirkan proyek terbesar, melainkan pembangunan yang membuat suatu daerah semakin mampu membiayai masa depannya sendiri. Di situlah sesungguhnya keberhasilan Blok Masela dan Maluku Integrated Port akan diuji.