18 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA – Ketua COP30 Andre Correa do Lago menyerukan reformasi tata kelola iklim global melalui mekanisme baru. Usulan ini ditujukan untuk membantu negara-negara mempercepat implementasi komitmen mereka dalam menahan laju pemanasan global.
Konferensi COP30 yang akan digelar di Kota Belem, Amazon, pada November mendatang juga akan menandai satu dekade sejak lahirnya Perjanjian Paris—kesepakatan global untuk membatasi pemanasan bumi tidak melebihi 2 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri.
Meski sebagian besar negara telah berkomitmen menjaga pemanasan global di kisaran 2,6 derajat Celsius, banyak dari mereka masih kesulitan menurunkan emisi dan merealisasikan proposal iklim masing-masing. Kondisi ini dikhawatirkan memperbesar risiko bencana akibat perubahan iklim.
“Komunitas internasional harus menginvestigasi bagaimana kerja sama iklim dapat dilengkapi untuk mempercepat implementasi,” kata Correa dalam surat resmi Presidensi COP30, Kamis (8/5/2025).
Gagasan ini pertama kali diperkenalkan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam forum G20 di Rio de Janeiro, November tahun lalu. Saat itu, Lula mengusulkan pembentukan sebuah “Dewan Perubahan Iklim PBB” yang berfungsi mendukung negara-negara dalam melaksanakan komitmen mereka.
“Tidak ada gunanya menegosiasikan komitmen baru jika kita tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mempercepat implementasi Perjanjian Paris. Kita membutuhkan tata kelola iklim yang lebih kuat,” tegas Lula.
Kini, Correa mengadopsi gagasan tersebut dengan menekankan bahwa setelah puluhan tahun perundingan, Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) telah menyelesaikan sebagian besar negosiasi penting, namun masih lemah dalam aspek pelaksanaan.
“UNFCCC dan Perjanjian Paris tidak memiliki kekuatan atau mandat untuk membawanya maju ke depan, jadi kami mengusulkan untuk mempertimbangkan bagaimana kami dapat melembagakan penguatan implementasi,” kata Correa.
Surat dari Presidensi COP30 juga menegaskan bahwa forum yang ideal untuk membahas reformasi ini adalah Majelis Umum PBB, bukan konferensi COP itu sendiri.
“Perdebatan di Majelis Umum PBB dapat mengeksplorasi pendekatan tata kelola yang inovatif untuk mendukung kerja sama internasional dengan kemampuan berbagi data, pengetahuan dan intelijen dengan cepat, serta untuk meningkatkan jaringan, menggabungkan upaya-upaya dan mengartikulasikan sumber daya, proses, mekanisme, dan aktor di dalam dan di luar PBB,” tulis surat tersebut.
Meski ide Dewan Iklim PBB mulai dibicarakan dalam diplomasi Brasil, para pejabat menyebut wacana ini masih dalam tahap awal.
“Ini masih merupakan upaya awal yang meyakinkan,” kata seorang sumber pemerintah Brasil.
sumber : Reuters
