Di Tengah Keretakan Barat, Ke Mana Indonesia Akan Berkiblat?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keretakan tengah terjadi di belahan dunia Barat. Sinyal keretakan itu mulai terkuak dalam perhelatan world economic forum (WEF) 2026 di Davos yang tengah berlangsung hingga Jumat kemarin. Sejumlah pemimpin politik Barat  nampaknya mulai jengah dengan Amerika Serikat (AS).

Harus diakui, memang ada yang tidak lazim dengan gaya kepemimpinan Presiden Donald J. Trump dalam mengelola relasi dengan sekutu. Sejak memulai periode keduanya, Trump sangat agresif dalam kebijakan luar negeri.  

Namun yang harus digarisbawahi, agresivitas AS kali ini tidak hanya menyasar pihak-pihak rival  geopolitik seperti China dan Rusia, melainkan juga negara-negara sekutunya di Eropa – termasuk negara tetangga, Kanada. Mulai dari kebijakan tarif yang menyengat ke negara-negara Eropa, wacana pencaplokan Kanada, hingga serangan unilateral tempo hari ke Venezuela, membuat negara-negara anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization) kelimpungan dan bertanya-tanya. 

Puncak kepanikan NATO dari seluruh akrobat politik luar negeri AS ala Trump adalah retorika  yang sangat serius untuk merebut sepetak tanah es bernama Greenland. Menurut keyakinan Trump, kepemilikan atas Greenland sangat penting untuk pertahanan AS. Ia menyindir  Denmark dan negara-negara di Eropa tidak mampu bekerja dengan baik untuk mempertahankan Greenland dari ancaman Rusia dan China. 

Greenland sepertinya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar bagi para pemimpin politik di Eropa. Menepis keraguan Trump,  Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara di Eropa lainnya menerjunkan pasukan ke Greenland sekaligus sebagai bentuk solidaritas. Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen terang menyatakan jika AS melakukan serangan militer ke Greenland, maka akan menjadi akhir NATO.  

Padahal, dalam serangan ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicholas Maduro , Perancis, Inggris, dan Kanada masih berusaha mencari diksi-diksi yang diplomatis agar hubungan di dalam NATO tetap harmonis. PM Inggris Keir Starmer misalnya, cenderung enggan melabeli aksi unilateral AS di Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional. Tetapi, Ia akan fokus untuk mendorong transisi politik damai menuju demokrasi di Venezuela. 

Sikap permisif negara-negara sekutu yang enggan tegas kepada Trump bahkan mendapat  kritik dari  Gubernur California, Gavin Newsom – sosok yang konon digadang-gadang menjadi calon presiden dari Demokrat pada pemilu presiden berikutnya. Baginya, sosok seperti Trump tidak peduli  dengan diplomasi dan hukum internasional. Ia yakin presidennya hanya mengenal hukum rimba.   “Dia (trump) itu T-Rex, Anda entah “berpasangan” dengannya, atau dia akan memangsa Anda,” Kata Newsom di Davos. 

Sementara atau Selamanya?

Udara musim dingin di Davos tahun ini rupanya tidak cukup mampu menurunkan panasnya suhu hubungan AS dan handai taulan. Dinginnya, malah mulai memperjelas adanya keretakan di internal NATO. Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengakui adanya pergeseran menuju dunia yang tidak lagi mengindahkan hukum internasional di mana hanya yang terkuat yang menjadi penentu. Kegelisahan serupa juga diutarakan PM Kanada  Mark Carney yang menilai kondisi global hari ini bukan lagi  sekadar pergeseran tapi mengalami keretakan dalam tatanan internasional berbasis aturan dimana norma tidak sanggup berhadapan dengan  rivalitas kekuatan besar. 

Namun, semua “curhatan” dari para pemimpin politik di Barat ini nampaknya tidak menyentuh hati Presiden AS. Trump malah kembali melontarkan ambisi untuk merebut Greenland dalam pidatonya di WEF tahun ini.  Meskipun syukurnya, Presiden Amerika Serikat  bergeser dalam “metode” untuk merebut Greenland yaitu  tidak ada opsi militer dalam upaya “memiliki” Greenland. Setidaknya untuk saat ini, pernyataan tersebut mampu membuat para pemimpin politik NATO dapat menghela nafas untuk sementara waktu.

Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah keretakan NATO yang menjadi tontonan utama di WEF tahun ini bersifat sementara atau semakin melebar hingga tidak bisa direkatkan kembali? Gavin Newsom cenderung meyakini saat ini hubungan AS dengan negara-negara sekutu hanya merenggang untuk sementara.  Baginya, keretakan dan transisi yang diutarakan Carney dan pemimpin politik di Eropa terlalu berlebihan. 

Meskipun jika melihat dari nuansa para pemimpin politik politik Eropa yang hadir di WEF, mengesankan runtuhnya kepercayaan terhadap Uwak Sam. Tindak tanduk Trump dipandang telah merobek-robek tenun yang dijahit dengan kuat sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2. Para pemimpin politik di Eropa mungkin melihat polarisasi politik ekstrim di domestik AS bukan tidak mungkin di kemudian hari  melahirkan sosok pemimpin yang sama atau lebih mengerikan daripada Trump.

AS secara prinsipil bukan lagi mitra strategis yang bisa dipercaya seutuhnya. Kondisi ketidakpastian ini, membuat Kanselir Jerman Friedrich Merz meminta negara-negara di Eropa untuk meningkatkan anggaran militer dengan angka yang signifikan.  Dalam konteks geopolitik, Eropa dan Kanada suka atau tidak  kini harus  lebih pragmatis dan realistis.

Di belahan dunia lain, Tiongkok  yang berpacu cepat dalam ekonomi, politik, dan militer diyakini telah menjadi kutub baru. Di tengah keretakan ini, Tiongkok seolah  sukses berperan sebagai hegemon alternatif yang relatif dapat lebih diprediksi ketimbang rivalnya. Kunjungan Emmanuel Macron disusul Mark Carney ke Beijing sebelum WEF tahun ini, mesti lebih dilihat sebagai langkah simbolis ketimbang apa yang dibahas - bahwa Barat tidak lagi monolitik dan mampu independen untuk bersikap pragmatis dalam menjawab tantangan geopolitik. 

Moral dan Pragmatisme

Keretakan di Barat hari ini, tentunya akan berdampak pada bagaimana Indonesia sebagai middle power mengarungi politik dunia. Negara-negara akan semakin pragmatis untuk dapat meraih keuntungan politik dan ekonomi. Bukan tidak mungkin norma-norma yang telah diyakini bersama akan mengalami koreksi. Ini tentunya, akan menjadi tugas berat Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB. 

Tepat rasanya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di WEF tahun ini menekankan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan dan kemakmuran. Langkah Presiden Prabowo untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Donald Trump, tentunya mesti dipandang sebagai strategi dalam konteks geopolitik hari ini. 

China sebagai hegemon di kawasan tidak tertarik bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Jika demikian, maka  Indonesia perlu menanamkan kepercayaan setidaknya di kawasan Asia Pasifik bahwa terlibatannya di dalam Dewan Perdamaian adalah langkah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di tengah pragmatisme dan persaingan ekonomi yang semakin tajam. Sebagai ketua dewan HAM PBB pada periode ini, Indonesia memang dituntut harus mampu menjadi moral leader yang membangun narasi kemanusiaan  perdamaian di tengah ketegangan dan keretakan geopolitik.