10 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan kinerja sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia pada 2025 memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan dengan komitmen transisi energi. Ia menegaskan, kinerja ESDM tahun lalu menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.
IESR mencatat, berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 739,6 juta ton. Pemerintah juga telah mematok target produksi batu bara pada 2026 sekitar 600 juta ton. Bagi IESR, realisasi produksi yang kembali melampaui target ini bukanlah fenomena baru.
Fabby menjelaskan, sejak 2020 produksi batu bara Indonesia secara konsisten melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dipicu oleh dorongan ekspor, tingginya ketergantungan pemerintah pusat dan daerah pada penerimaan dana bagi hasil serta royalti, serta lemahnya disiplin dalam penerapan kuota produksi.
“Fakta ini menunjukkan sektor energi fosil, khususnya batu bara, masih memegang peran dominan dalam struktur ekonomi dan energi Indonesia,” kata Fabby dalam pernyataannya, Sabtu (10/1/2025).
IESR mengingatkan, industri batu bara global kini mulai memasuki fase keseimbangan baru sebagai dampak dari transisi energi, pelemahan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya penetrasi energi terbarukan di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, IESR mendesak pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk menyiapkan berbagai skenario apabila harga batu bara terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.
Penurunan harga batu bara berpotensi berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah, keseimbangan fiskal, serta stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, IESR menilai perlu adanya analisis risiko sistemik pada sektor keuangan, khususnya terkait potensi terjadinya stranded assets dan risiko gagal bayar utang di industri berbasis batu bara.
Fabby menilai tanda-tanda tekanan serupa sudah mulai terlihat pada industri nikel, yang menghadapi kondisi kelebihan pasokan dan harga rendah meskipun izin produksi terus bertambah.
Selain isu batu bara, IESR juga menyoroti klaim pemerintah terkait penurunan impor solar akibat implementasi kebijakan mandatori biodiesel B40. Kementerian ESDM menyebut kebijakan pencampuran 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 60 persen solar tersebut berhasil menekan impor solar hingga sekitar 5 juta ton pada 2025.
IESR mengakui kebijakan biodiesel berkontribusi dalam mengurangi impor BBM. Namun, Fabby menekankan pentingnya perhitungan trade-off secara cermat, terutama terkait penggunaan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel di tengah kondisi produksi CPO nasional yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.
“CPO bukan hanya untuk bahan bakar. Ia juga digunakan untuk pangan, bahan baku industri, dan merupakan komoditas ekspor utama penghasil devisa negara,” katanya.
