38 minutes ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai Pergadaian, yakni Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025. Beleid tersebut diterbitkan untuk diantaranya memenuhi kebutuhan akses pembiayaan.
POJK Nomor 29 Tahun 2025 merupakan perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap kebijakan strategis Pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat inklusi keuangan, serta meningkatkan indeks kemudahan berusaha. Khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten/kota.
“OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal. Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, OJK menyesuaikan ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan persyaratan administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan, agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
Berikut beberapa perubahan pokok ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 29 Tahun 2025:
1. Penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, bagi pelaku usaha Pergadaian yang telah beroperasi namun belum memiliki izin usaha dari OJK.
2. Penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksit.
3. Kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material.
4. Penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional.
5. Penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor.
6. Penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali.
7. Percepatan jangka waktu pemberian rekomendasi dalam proses pencatatan penerbitan efek.
8. Penyederhanaan penggunaan akad lain pada kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah.
9. Dukungan perusahaan pergadaian konvensional yang melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap Perusahaan Pergadaian syariah baru hasil pemisahan UUS.
10.Perluasan sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian syariah yang berasal dari pihak yang menyelengggarakan kegiatan usaha secara konvensional.
11.Perluasan skema kerja sama Perusahaan Pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjaman bersama (joint financing).
“POJK Nomor 29 Tahun 2025 mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada 26 November 2025,” terangnya.
OJK melanjutkan, seiring dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkup kabupaten/kota, OJK mengimbau agar pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai. Hal itu juga sesuai amanat Pasal 113 jo. Pasal 319 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang telah menjalankan usaha gadai sebelum berlakunya UU P2SK paling lambat 12 Januari 2026.
“Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional,” tutupnya.
