3 hours ago
2
Menteri Koperasi dan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Pro Jokowi (Projo) bereaksi terkait persidangan yang menyeret nama mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam dugaan penerimaan uang setoran pengamanan situs judi online (judol) dari pemblokiran di Kemenkominfo. Budi Arie menjabat menkominfo periode 2023-2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Handoko menegaskan, Budi Arie tak ada kaitannya dengan kongkalikong para pegawai di Kemenkominfo yang sudah didakwa di pengadilan dalam kasus pengamanan judol 2023-2024. Saat ini, Budi Arie menjabat sebagai menteri koperasi di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Handoko mengatakan alih-alih turut terlibat, dan menerima uang pengamanan judol, Budi Arie sebagai salah satu pihak yang keras dalam memberantas judol saat di Kemenkominfo. Dia membela Budi Arie karena statusnya juga sebagai ketua umum DPP Projo.
"Publik bisa mengecek fakta-fakta dan pemberitaan-pemberitaan (tentang) bagaimana Budi Arie berada di garis depan memberantas judi online selama menjabat sebagai menkominfo," kata Handoko kepada Republika.co.id di Jakarta, Ahad (18/5/2025).
Handoko menilai, pemberitaan-pemberitaan tentang Budi Arie yang turut menerima sogokan pengamanan judol adalah bagian pembusukan individu. Dia menyebut, pemberitaan itu menjadi isu liar untuk mendegradasi peran Budi Arie.
"Saya menanggapi, agar berita-berita tersebut, tidak menjadi framing jahat, atau bahkan (menjadi) persepsi liar bahwa Budi Arie Setiadi yang juga ketua umum DPP Projo, terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online," kata Handoko.
Pun, kata dia, terseretnya Budi Arie dalam dugaan penerimaan uang pengamanan judol berawal dari dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap empat orang terdakwa dalam kasus penerimaan uang pengamanan judol. Kasus itu saat ini, sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Proses hukum sedang berjalan di pengadilan yang terbuka untuk umum. Sumber-sumber informasi yang valid, misalnya penjelasan penegak hukum melalui media yang menunjunjung tinggi objektivitas dan independensi, sangat muda diakses oleh masyarakat. Jangan belokkan fakta hukum dengan asumsi yang tidak faktual, apalagi framing jahat untuk membunuh karakter Budi Arie Setiadi," ujar Handoko.
