5 hours ago
9
Penyaluran bansos (ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menyoroti penentuan desil masyarakat yang menjadi acuan dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Ia meminta pemerintah memastikan warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak menerima bantuan akibat kesalahan pengelompokan data.
Menurut Giri, ketepatan data desil bukan sekadar persoalan administrasi karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah, kata dia, masih banyak yang bergantung pada bantuan pemerintah.
“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” kata dia melalui keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Giri meminta pemerintah membuka kriteria dan variabel yang digunakan untuk menentukan posisi desil setiap warga. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui dasar penetapan desil sekaligus mencegah bantuan tidak tepat sasaran.
Menurut dia, warga dengan kondisi ekonomi lemah berpotensi masuk dalam desil tinggi apabila data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia mencontohkan kasus penarik becak yang tercatat dalam desil 9 sebagai gambaran perlunya verifikasi dan pengecekan ulang data masyarakat.
“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat,” kata dia.
Giri juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki akses lebih dekat dengan kondisi masyarakat sehingga dapat membantu mencocokkan data administratif dengan keadaan di lapangan.
Selain verifikasi, ia menilai data penentuan desil perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi seseorang dapat berubah dalam waktu singkat, misalnya karena kehilangan pekerjaan atau perubahan sumber pendapatan.
“Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan,” ujar dia.
