Erick Ajukan Tambahan Anggaran Rp 604 Miliar, Ini Skema Pendanaan dari Dividen BUMN

4 hours ago 6

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan alasan di balik pengajuan usulan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 604 miliar, naik dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 150 miliar. Menurut Erick, usulan penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan mengacu pada best practices, serta mendukung fokus arah kebijakan APBN 2026 dalam rangka ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.

“Istilahnya, kita tidak membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Erick menyampaikan Kementerian BUMN mendapatkan satu persen dividen dari BUMN yang dikelola oleh Danantara. Namun, satu persen dividen tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan operasional Kementerian.

“Saya rasa pendanaan dari dividen satu persen, kita tidak akan gunakan semua. Kita akan gunakan sebagian, lalu sebagian besar tentu kita akan berikan kembali kepada negara. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini,” ucap Erick.

Mengenai besaran nominal dividen, Erick menyatakan masih menunggu hasil kajian dari Danantara. Ia menjelaskan bahwa saat ini Danantara masih dalam tahap konsolidasi, telah memiliki holding operasional, dan sedang membentuk holding investasi.

“Jadi, misalnya kalau dividen dari Pak Doni (Danantara) sebesar Rp 900 miliar, ya kita dapat Rp 600 miliar untuk Kementerian BUMN, lalu Rp 300 miliar kita berikan ke negara,” lanjut Erick.

Selain itu, Erick menyampaikan bahwa BUMN yang berstatus Perusahaan Umum (Perum) juga akan memberikan dividen ke depan. Ia memproyeksikan kontribusi dividen dari Perum BUMN bisa mencapai sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

“Itu juga akan diserahkan kepada negara. Kami berharap dengan memiliki stabilitas anggaran yang mencerminkan kinerja kami, maka kami juga bisa memaksimalkan kinerja BUMN,” kata Erick.

Read Entire Article
Politics | | | |