2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama iklim bilateral pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, yang dinilai belum menghasilkan kemajuan signifikan dalam penanganan krisis iklim global. Kerja sama ini difokuskan pada pembiayaan iklim, adaptasi, serta penguatan ketangguhan menghadapi dampak perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, hasil COP30 belum menjawab kebutuhan mendesak negara-negara rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama dalam isu adaptasi dan mekanisme pembayaran kerugian serta kerusakan.
“Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian serta kerusakan,” kata Hanif saat bertemu United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte, di London, Kamis (22/1/2026).
Dikutip dari pernyataan KLH, Jumat (23/1/2026), Hanif menegaskan Indonesia akan terus mendorong agar target Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius tetap menjadi rujukan utama, meskipun situasi geopolitik global kian dinamis.
Ia menambahkan, urgensi penguatan kerja sama internasional semakin nyata jika melihat kondisi di dalam negeri. Hanif merujuk pada rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada November tahun lalu.
Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut, menurut Hanif, menewaskan lebih dari 1.000 orang, menyebabkan ratusan orang hilang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari tempat tinggalnya.
“Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” kata Hanif.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian ekonomi akibat bencana tersebut tercatat melebihi 3,1 miliar dolar AS. Kondisi ini, kata Hanif, menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis sains dalam kebijakan iklim nasional.
Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadikan solusi berbasis alam atau nature-based solutions (NbS) sebagai salah satu pendekatan utama dalam merespons krisis iklim.
“Indonesia memandang solusi berbasis alam sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hati, dan ketahanan komunitas,” kata Hanif.
Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas penerapan NbS, sembari mengakui bahwa pendekatan ini menuntut penguatan kapasitas teknis, ketersediaan data yang andal, serta mekanisme pembiayaan yang kredibel agar dampaknya berkelanjutan.
Karena itu, pertemuan bilateral dengan Inggris menjadi langkah penting untuk mempercepat tindak lanjut kerja sama konkret. Hanif menyebut Nota Kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) sebagai fondasi awal yang perlu segera dioperasionalkan.
“Kami melihat Nota Kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) sebagai fondasi yang kuat dan percaya penting untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret,” kata Hanif.
DESNZ merupakan kementerian Inggris yang bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi hijau dan sistem energi bersih, termasuk pencapaian target nol emisi bersih yang mengikat secara hukum di negara tersebut.
Hanif mengatakan, prioritas kerja sama Indonesia mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi, pengembangan sistem informasi dan peringatan dini, peningkatan akses terhadap data spasial beresolusi tinggi, serta pengembangan fast assessment tool untuk menilai ketangguhan lanskap.
“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” kata Hanif.
KLH menyatakan pertemuan antara Hanif dan Rachel Kyte menegaskan komitmen Indonesia dan Inggris untuk menjaga kepemimpinan iklim global, memperkuat ketangguhan nasional, serta memastikan setiap kesepakatan internasional diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
