7 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, anggaran sebesar Rp 5,1 triliun hasil efisiensi di lingkungan Pemprov Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut diperoleh dari efisiensi kegiatan perjalanan dinas, makan dan minum, hingga belanja percetakan dan lainnya.
"Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi. Alhamdulillah angkanya pun cukup fantastis yang kita dapat adalah Rp 5,1 triliun," ucap MQ Iswara disela-sela halal bihalal tim pemenangan Jabar Istimewa, di Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Ia mengatakan, dana efisiensi Rp 5,1 triliun diperoleh dari mengurangi perjalanan dinas, belanja makan minum dan rapat di luar kantor, termasuk belanja percetakan serta kunjungan ke luar negeri. Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas di Jabar.
"Untuk membangun ruang kelas baru, untuk membangun irigasi, untuk membangun jalan infrastruktur, baik jalan kabupaten/kota maupun jalan provinsi," kata dia.
Selain itu, untuk mengurangi stunting serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. MQ Iswara mengatakan, program-program tersebut merupakan program prioritas Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Ia menyebut, sekitar Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari total sebelumnya Rp 900 miliar. Total kebutuhan yang diperlukan untuk infrastruktur sebanyak Rp 4 triliun yang akan digelontorkan dua tahap tahun 2025 dan 2026.
"Kebutuhan ya sebenarnya Rp 4 triliun. Dan Rp 4 triliun itu dialokasikan seluruhnya ke Binamarga. Tapi karena ketidaksiapan SDM di OPD itu, Dinas Binamarga meminta dibagi 2 tahun," kata dia.
Dana tersebut, ia mengatakan, dapat menuntaskan jalan provinsi sepanjang 3.200 kilometer. Sementara itu di Dinas Pendidikan dari dana Rp 4 triliun terdapat penambahan Rp 1,6 triliun. "Semua anggaran ini mulai pekan depan insya Allah sudah mulai akan dilelangkan di provinsi," kata dia.
Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan berharap seluruh pihak ikut mengawasi semua program yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk aparat penegak hukum agar berjalan transparan.
"Semua berhak mengawasi. Dan saya berharap kita juga bekerja sama nanti dengan APH untuk perlindungan. Supaya ini betul-betul transparan, betul-betul dilaksanakan," kata dia.
Dengan begitu, ia mengatakan masyarakat akan melihat bahwa pemerintahan yang dipegang Dedi-Erwan berjalan bersih.
