7 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengomentari rapat pleno PBNU yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam ini.
Pasalnya, rapat pleno tersebut akan menetapkan Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU, setelah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memecat Gus Yahya dari jabatannya.
Gus Yahya sebelumnya telah menolak mundur dari jabatannya. Dia menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PBNU. Gus Yahya pun menyebut rapat pleno yang akan digelar tersebut tidak sah secara aturan.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengudang hanya syuriah dan itu tidak bisa. Karena pleno itu harus diundang oleh Syuriah dan Tanfidziyah," ujar Gus Yahya usai diskusi di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, rapat pleno tersebut tidak sah jika tidak melibatkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia pun melihat rapat pleno tersebut sebagai langkah manuver saja.
"Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," ucapnya.
"Nah sementara rapat Syuriah yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja," katanya.
Kendati demikian, Gus Yahya tidak terlalu khawatir dengan adanya konflik di internal NU sekarang ini. Karena, dia yakin pasti akan ada jalan keluarnya. "Ada jangan khawatir, ada (jalan keluarnya)," katanya.
Seperti diketahui, PBNU yang dimotori Rais Aam KH Miftachul Akhyar akan menggelar Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam ini. Rapat penting ini akan menetapkan Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Rapat pleno ini akan dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum dan Media Prof Muh Mukri menegaskan, rapat pleno merupakan forum konstitusional yang memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi berjalan sesuai aturan dan tata kelola jamiyyah.
