19 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan pada Sabtu (5/4/2025) bahwa ia bermaksud untuk menyampaikan sebuah “paket” usulan dari Jepang kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif yang diumumkan awal pekan ini. Sebelumnya pada Jumat (4/3), PM Ishiba menyatakan ia akan mengadakan panggilan telepon dengan Trump mengenai kebijakan tarif tersebut.
Pada Sabtu, ia mengatakan kepada wartawan bahwa panggilan dapat dilakukan paling cepat minggu depan (pekan di Jepang dimulai pada Minggu), pada waktu yang sesuai bagi kedua pihak.
“Yang penting bukan hanya percakapannya, tetapi bagaimana negara kita akan merespons berbagai isu yang disampaikan oleh Presiden (Trump). Tidak ada gunanya hanya mengatakan, ‘Tolong buat pengecualian untuk Jepang’,” kata Ishiba kepada wartawan.
“Dalam negosiasi dengan AS, saya ingin menyampaikan (usulan Jepang) dalam paket, jadi itu akan membutuhkan waktu, tapi kita akan berhasil jika kita melakukannya,” sambungnya.
Pada Rabu (2/4), Trump menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif “timbal balik” atas impor dari sejumlah negara dengan tarif dasar sebesar 10 persen.
Sebagian besar negara akan dikenakan tarif yang lebih tinggi berdasarkan defisit perdagangan AS dengan negara tersebut, menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, dengan tarif untuk Jepang ditetapkan sebesar 24 persen.
Trump menyebut langkah tersebut sebagai “deklarasi kemerdekaan ekonomi” bagi AS yang bertujuan untuk menghasilkan “triliunan dolar” untuk membantu membayar utang nasional.
Pada akhir Maret, Trump menandatangani perintah untuk menerapkan tarif sebesar 25 persen atas impor mobil penumpang, truk ringan, dan suku cadang otomotif, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.
Pada Jumat, sebagai respons terhadap kebijakan tarif AS, para pemimpin dari koalisi pemerintahan dan partai oposisi mengadakan pertemuan di Tokyo.
Setelah pertemuan, perdana menteri mengatakan rencana aksi yang diusulkan pemerintah secara umum telah disetujui dan ia juga mengumumkan pembentukan kelompok respons yang mungkin akan mencakup seluruh kabinet.
sumber : Antara
