20 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) lalu menunjukkan bagaimana sebuah negara yang kaya sumber daya alam dapat menjadi sasaran empuk intervensi besar-besaran. Dalam misi yang dinamakan "Absolute Resolve" itu, militer AS berhasil menembus pertahanan ring 1 Presiden Nicolas Maduro, lalu menangkap serta menyeret pemimpin Venezuela itu ke New York untuk diadili.
Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Udayana, Dr. Efatha Filomeno B Duarte, apa yang dialami Venezuela tidak hanya sekadar "cerita klasik" tentang ironi sebuah negeri yang kaya sumber daya alam (SDA). Seturut data OPEC, Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yakni sebanyak 303,22 miliar barel.
Efatha mengatakan, Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro mengalami "paradoks kerentanan." Secara penampilan, negara Amerika Latin ini memang memiliki kekuatan militer, aset kekayaan, dan sebagainya. Namun, kedaulatan yang mereka miliki ini hanya terbatas pada sisi cangkang, belum menyentuh pada urat sarafnya.
"Sistem saraf (pertahanan) mereka, yakni perbankan, data, logistik, itu semua ternyata dikendalikan oleh algoritma asing. Yang terjadi ketika saraf itu diputus, aset-aset Venezuela berubah jadi beban mati," kata Efatha kepada Republika, Kamis (8/1/2026).
Sebelum melancarkan misi penangkapan di Caracas, AS telah beberapa kali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Venezuela untuk menekan pemerintahan Maduro. Efatha menjelaskan, eksekusi sanksi tidak sekadar manual, tetapi sudah melalui sistem yang ditunjang kecerdasan finansial (AI Finansial).
AI Finansial ini mampu mendeteksi, antara lain, pola transfer uang yang dilakukan kapal-kapal tanker Venezuela yang bertransaksi di lautan sekalipun. Dalam sekali klik, AS dapat memblokir transfer uang dari dan menuju kapal-kapal tanker itu via Panama atau Hong Kong. Begitu saluran ini diblokir, praktis kapal-kapal tanker Venezuela bak bangkai besi terapung di lautan.
"Asuransi maritim dari London diputus otomatis. Biaya sandar pelabuhan ditolak. Logistik Venezuela dicekik sampai biru."
"Dan, ini tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia. Kita punya kekayaan alam sangat melimpah---minyak, nikel, dan sebagainya---tetapi tanpa kedaulatan sistem, ini sama saja dengan menabung di brankas tetangga," sambung Efatha.
Menurut akademisi Universitas Udayana ini, kasus Venezuela menjadi alarm peringatan tentang pentingnya membangun imunitas teknologi. Tanpa adanya ketahanan nasional yang ditunjang kemandirian teknologi, utamanya teknologi digital dan AI, kekayaan alam sebuah negara dapat menjadi "undangan terbuka" bagi masuknya intervensi asimetris global. "Ini yang patut kita waspadai," ucap Efatha.
Komparasi Venezuela-Indonesia
Sejauh mana Indonesia benar-benar lebih “aman” dari skenario seperti yang dialami Venezuela? Menurut Efatha, RI cukup diuntungkan secara takdir geografis ketimbang Venezuela.
Secara lokasi, Venezuela terletak dalam "kill zone" area Doktrin Monroe. Doktrin ini dicetuskan oleh presiden AS James Monroe pada 1823. Pada abad ke-19, doktrin ini sekadar menegaskan agar negara-negara Eropa tidak mendirikan koloni baru di belahan bumi barat, yakni Benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di sisi lain, AS pun saat itu berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan internal negara-negara Eropa dan koloni mereka yang sudah ada.
Namun, saat ini Doktrin Monroe telah menjadi wacana kebijakan militer aktif. Dan, bukan kali ini saja AS menangkap seorang pemimpin negara Benua Amerika dengan tudingan keterlibatan pada jaringan kartel narkoba. Pada akhir 1980-an, Washington melancarkan misi Just Cause untuk menyerbu Panama dan menangkap pemimpin negara itu, Manuel Noriega, dengan tuduhan yang mirip dijatuhkan Maduro kini: perdagangan narkoba.
"Venezuela ini terperangkap di zona kill zone Doktrine Monroe, yang menekankan pada halaman belakang AS. Nah, kalau Indonesia, memang berada di global choke point. Kita ini berada pada wilayah urat nadi perdagangan dunia," ujar Efatha.
Karena posisi geografisnya yang sangat strategis, Indonesia tidak bisa sembarang diserang. Apabila Indonesia "dimatikan," berarti membuat dunia ini bagaikan pecah pembuluh darah.
"Ini memberikan kepada kita semacam daya tawar yang cukup tinggi. Namun, apakah kita cukup aman?" ucap Efatha retoris.
Karena itu, lanjut Efatha, Indonesia patut mewaspadai kerentanan senyap. Mungkin saja, negeri ini relatif aman dari invasi fisik yang dilancarkan militer asing. Akan tetapi, RI masih cukup rapuh dalam konteks "perang tombol."
"Radar-radar kita, sistem enskripsi data kita, data-data strategis, hingga tulang punggung perbankan kita, ini semua mayoritas masih mengontrak teknologi-teknologi yang bukan buatan anak negeri, bukan hasil dari kedaulatan digital kita," jelas Efatha.
"Kita punya daya tawar politis yang sangat kuat, tetapi secara teknis, kita masih telanjang. Keamanan nasional kita masih bertumpu pada ketergantungan yang sangat-sangat perlu untuk kita evaluasi kembali. Kita memerlukan kemandirian yang bersifat mutlak," tukasnya.
