2 hours ago
3
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan persoalan ketidaksesuaian antara bantuan pendidikan yang disalurkan Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan kebutuhan riil sekolah.
REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan persoalan ketidaksesuaian antara bantuan pendidikan yang disalurkan Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan kebutuhan riil sekolah. Temuan tersebut terungkap saat kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar, Senin (12/1/2026).
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, menilai persoalan utama terletak pada lemahnya sinkronisasi data antara pengajuan sekolah dengan realisasi bantuan yang diterima. Akibatnya, sejumlah fasilitas yang dibutuhkan tidak terpenuhi secara optimal.
“Yang paling pokok adalah adanya mismatch kebutuhan. Bantuan yang diberikan kerap tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data harus valid dan lengkap agar distribusi bantuan tepat sasaran,” ujar Aceng.
Selain masalah bantuan, Komisi V juga menyoroti tingginya beban operasional SMK, khususnya untuk kebutuhan praktik siswa. Menurut Aceng, dana yang tersedia belum mampu menutup biaya pakaian praktik maupun bahan praktik yang menjadi kebutuhan utama sekolah kejuruan.
“Ada ketimpangan antara kebutuhan dasar SMK dengan anggaran yang diterima. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi,” katanya.
Aceng menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan SMK Pusat Unggulan. SMKN 2 Kota Banjar juga masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, di antaranya kekurangan ruang kelas serta tenaga pengajar pendukung kurikulum Pusat Unggulan.
Komisi V DPRD Jabar pun mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan pihak sekolah agar persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Kunci utamanya ada pada sinergi dan komunikasi yang baik. Dengan itu, setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, bisa segera diselesaikan,” ujar Aceng.
