2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bidang Politik dan Humaniora, Prof Sri Yunanto menilai persoalan sampah yang tengah melanda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bukan semata masalah daerah, melainkan sudah menjadi problem nasional yang menuntut pendekatan kebijakan terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Prof Yunanto, krisis sampah yang kini kembali terlihat dari timbunan setinggi hingga dua meter di sejumlah titik di Tangsel menunjukkan lemahnya tata kelola sampah di banyak wilayah Indonesia.
“Jadi sampah ini bukan hanya menjadi persoalan Tangerang Selatan, tetapi ini juga masalah nasional ya. Jadi memang kita ini sudah kerepotan dengan sampah,” ujar dia saat ditemui Republika usai dikukuhkan menjadi guru besar di Auditorium KH Azhar Ba’asyir, Gedung Cendekia UMJ, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (13/1/2026).
Ia mencontohkan pengalaman di Jawa Tengah, di mana persoalan sampah bahkan berpotensi memicu gugatan class action jika tidak ditangani secara serius. Prof Sri menyebut, terdapat dua pendekatan utama yang sejatinya bisa dilakukan pemerintah daerah, yakni pendekatan komunitas dan pendekatan teknologi.
Pendekatan komunitas, seperti melalui penguatan bank sampah, menurutnya perlu diteliti lebih jauh efektivitasnya di Tangsel. Sementara itu, pendekatan teknologi justru memiliki potensi besar karena saat ini teknologi pengolahan sampah menjadi energi sudah berkembang pesat.
Menurutnya, sampah kini bisa diolah menjadi energi, mulai dari refuse derived fuel (RDF), biogas, pupuk, hingga bahan bangunan seperti paving block.
Namun, Prof Yunanto menekankan bahwa persoalan utama terletak pada kebijakan yang belum terintegrasi, khususnya terkait skema pembiayaan dan pengembalian investasi.
"Ini sekarang teknologi sampah untuk jadi energi itu udah banyak. cuman emang ada masalah kebijakan dimana biasanya kalau itu dikelola secara swasta itu investasinya, pengembaliannya, dan kebijakannya belum terintegrasi," ucapnya.
Ia menjelaskan, ketika pengelolaan sampah melibatkan pihak swasta, investasi yang dibutuhkan sangat besar, sementara kebijakan insentif seperti tipping fee atau biaya pungut belum disiapkan secara memadai.
Berdasarkan pengalamannya melakukan riset dan saat pernah menjadi staf khusus gubernur Jawa Tengah, Prof Yunanto menilai, pemerintah pusat hingga daerah perlu kreativitas dan keberanian kebijakan.
“Pemerintah pusat itu penting, tapi paling tidak gubernur dan Pemkot Tangsel harus mencari kerangka kebijakan yang jelas,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan civil society sekaligus mengalokasikan anggaran khusus, termasuk tipping fee, agar pengelolaan sampah menjadi menarik bagi investor. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber energi dan nilai ekonomi.
“Nah ini memang harus ada fokus gitu intinya. Harus ada fokus dan dukungan kebijakan,” kata Prof Sri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri telah memperpanjang kembali status darurat sampah dan mulai membuang sampah ke wilayah Cileungsi, Jawa Barat, menyusul keterbatasan daya tampung dan penanganan di wilayahnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik akan dampak lingkungan dan kesehatan jika krisis sampah tidak segera ditangani secara sistemik.
