loading...
Sekitar 8.000 karyawan yang bekerja di pabrik Panasonic Indonesia menghadapi ancaman PHK. FOTO/Shutterstock
JAKARTA - Sekitar 8.000 karyawan yang bekerja di pabrik Panasonic Indonesia menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring rencana efisiensi global yang diumumkan perusahaan induk Panasonic Holdings.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa kebijakan PHK massal Panasonic secara global berpotensi berdampak pada tenaga kerja di Indonesia. Panasonic Holdings berencana memangkas sekitar 10.000 karyawan di seluruh dunia, dengan separuhnya di Jepang dan sisanya di luar negeri.
"Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap," ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (12/5/2025).
Baca Juga: Ancaman PHK Massal Bayangi Industri Hasil Tembakau
Menurut data KSPI, terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik, yakni dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam. Pabrik-pabrik tersebut bergerak di bidang produksi baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, dan distribusi elektronik bermerek Panasonic.
"Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran. Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak," tegas Said.
KSPI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di lokasi pabrik, untuk segera mengambil langkah antisipasi. Salah satunya dengan membuka dialog bersama manajemen Panasonic dan serikat pekerja guna memastikan perlindungan hak-hak buruh.
Baca Juga: Banyak Pekerja Tersapu Badai PHK, Pemerintah Perlu Bertindak Cepat
Selain itu, KSPI menekankan pentingnya transparansi serta pelibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi, agar tidak terjadi PHK sepihak yang merugikan buruh.
"Kita minta ada audit dan pengawasan ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global," tutup Said Iqbal.
(nng)
