8 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta PT Weda Bay Nickel (WBN) segera merehabilitasi lingkungan di sekitar tambang. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke WBN yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Dalam kunjungan itu, Hanif menerima informasi terkait kondisi ekologis wilayah tambang, yang berada dalam zona batuan ultrabasa dan pamah monsun. Kedua ekoregion ini sangat sensitif terhadap gangguan lahan.
Hasil analisis KLH/BPLH menunjukkan sebagian besar wilayah tambang masih memiliki fungsi pengaturan air yang tinggi. Namun terdapat area seluas kurang lebih 2.791 hektare dengan kapasitas retensi air rendah, yang memerlukan penguatan sistem drainase dan penutup lahan.
Hanif meminta agar proses rehabilitasi lingkungan dipercepat. Ia menekankan pentingnya revegetasi lahan terbuka dengan tanaman lokal yang cepat tumbuh dan dapat mencegah erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta mempercepat pemulihan fungsi ekologis.
“Rehabilitasi harus dimulai sedini mungkin, tidak perlu menunggu seluruh area selesai. Gunakan jenis-jenis tanaman lokal yang cepat tumbuh, mudah dirawat, dan bisa menahan erosi. Kecepatan menutup lahan sangat penting di wilayah seperti ini,” kata Hanif dalam pernyataannya, Ahad (12/7/2025).
Hanif juga meninjau fasilitas insinerator sampah domestik yang digunakan untuk mengelola limbah rumah tangga dan operasional perusahaan. Insinerator ini bertujuan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan meminimalkan risiko pencemaran lingkungan. Dalam pengelolaannya, KLH/BPLH menekankan pentingnya pemantauan suhu pembakaran, emisi, serta pengelolaan residu agar tetap mematuhi standar lingkungan yang berlaku.
Kunjungan ini menjadi bagian dari pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan, dengan tujuan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri strategis yang terletak di ekoregion sensitif. PT WBN, yang mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas lebih dari 44.839 hektare, telah aktif beroperasi sejak 2019. Hingga 2024, sekitar 3.099 hektare lahan telah dibuka untuk kegiatan tambang.
Hanif juga berkunjung ke Blok Kao Rahai untuk mengamati sistem pengelolaan air, termasuk kolam pengendapan (settling pond) LDKR-02 yang berfungsi mengolah air tambang sebelum dilepas ke lingkungan. Kondisi air di kolam tersebut terlihat jernih dan terawat dengan baik.
“Saya melihat airnya bersih, infrastrukturnya tertata, dan ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang serius memang membuahkan hasil. Ini bisa menjadi referensi untuk praktik di tempat lain,” ujar Hanif.
