REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengecam lsrael yang terus membunuh warga Palestina di Jalur Gaza meski telah menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Dia pun menyoroti upaya Israel mencegat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
"Tujuh puluh ribu warga Palestina di Gaza telah dibunuh oleh Israel. Tetapi mereka masih terus membunuh bahkan selama gencatan senjata. Monster macam apa Israel ini? Mereka lebih buruk daripada binatang," kata Mahathir lewat akun X resminya, Jumat (2/1/2026).
"Dan sekarang mereka memblokir pasokan obat-obatan dan makanan ke Gaza. Bahkan dokter pun dilarang memasuki Gaza untuk merawat orang sakit dan terluka di rumah sakit yang telah dihancurkan oleh orang-orang biadab Israel," tambah Mahathir.
Politisi senior Malaysia mengatakan, tindakan-tindakan Israel tersebut disaksikan dunia. "Tetapi dunia tidak dapat berbuat apa-apa karena Amerika Serikat secara aktif melindungi orang-orang biadab Israel," ucapnya.
Mahathir berpendapat, dengan apa yang berlangsung di Gaza, umat manusia tak dapat mengeklaim sebagai makhluk beradab. "Kita telah jatuh ke tingkat biadab. Kita melihat ketidakadilan yang mengerikan, pembantaian, pembunuhan tanpa batas, dan kita tidak berbuat apa-apa," ujarnya.
Saat ini Israel tengah menghadapi gelombang kritik dan kecaman baru menyusul keputusannya melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional di Gaza. Seluruh organisasi tersebut diperintahkan menghentikan kegiatan mereka pada Maret 2026.
Beberapa organisasi kemanusiaan yang akan dilarang operasinya oleh Israel antara lain Doctors Without Borders (MSF), Norwegian Refugee Council, World Vision International, CARE, dan Oxfam. Israel memberlakukan larangan karena organisasi-organisasi terkait menolak menyerahkan detail informasi tentang warga Palestina yang menjadi staf mereka.
“Mereka menolak untuk memberikan daftar karyawan Palestina mereka karena mereka tahu, seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa dari mereka terlibat dalam terorisme atau terkait dengan Hamas,” kata juru bicara Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, Gilad Zwick, dikutip laman Al Arabiya, Rabu (31/12/2025).
Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel mengatakan, mereka ingin "memperkuat dan memperbarui” peraturan yang mengatur kegiatan LSM internasional di wilayah Palestina. Hal itu menjadi dalih bagi mereka untuk meminta daftar staf warga Palestina di organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi di Jalur Gaza.
Pada Selasa (30/12/2025), Tel Aviv menyampaikan, setiap organisasi yang bertindak untuk mendelegitimasi Israel atau menyangkal peristiwa seputar serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, akan menjadi alasan untuk pencabutan izin operasional mereka.
Saat ini warga Gaza masih harus menanggung dampak dari konflik yang telah merenggut kehidupan, termasuk mata pencaharian mereka. Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 lalu.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel berjanji akan mengizinkan masuknya 600 truk bantuan kemanusiaan ke Gaza setiap harinya. Namun dalam praktiknya hingga saat ini, hanya 100 hingga 300 truk yang diizinkan melintas. Akibatnya kehidupan warga Gaza masih dilingkupi berbagai kekurangan.
Agresi Israel, yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Oktober 2025, membunuh lebih dari 71.200 warga Gaza. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 171 ribu orang.

2 weeks ago
22















































