Menagih Janji Kebangkitan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mari hentikan ilusi bahwa perekonomian Indonesia sedang baik-baik saja. Di balik podium pidato yang penuh optimisme dan target pertumbuhan fantastis hingga 8 persen, ada retakan mendasar yang kian menganga di jantung perekonomian nasional: rapuhnya kepercayaan publik, khususnya dari para pelaku usaha dan investor.

Data tidak bisa berbohong. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meluncur bebas. IHSG turun 29,14 persen sejak awal tahun hingga menyentuh level 6.127,38 pada akhir Mei 2026. Penurunan tersebut diiringi pelarian modal asing portofolio bersih sebesar Rp4,10 triliun dalam satu bulan saja. Nilai tukar rupiah tersengal-sengal di kisaran Rp17.995 per dolar AS setelah sempat menembus batas psikologis Rp18.000.

Dua lembaga pemeringkat internasional ternama, Moody’s dan Fitch, telah membunyikan alarm keras dengan mengubah prospek (outlook) utang Indonesia menjadi Negatif. Lebih mengkhawatirkan lagi di sektor riil, survei Kadin mengungkapkan 47,1 persen pelaku usaha menyatakan kondisi bisnis mereka memburuk pada kuartal II 2026, dan 43,5 persen memilih membekukan rencana ekspansi dalam enam bulan ke depan.

Indonesia tidak sedang kehabisan potensi, tetapi sedang mengalami erosi kepercayaan yang mengancam melumpuhkan mesin ekonominya. Jika pemerintah serius ingin membawa ekonomi nasional bangkit, memulihkan kepercayaan bukan lagi sekadar pilihan atau agenda sampingan. Pemuliah kepercayaan adalah pertaruhan darurat yang harus diselesaikan hari ini juga.

Paradoks Ekonomi 2026: Mesin Pabrik Masih Menderu, Tapi Rencana Masa Depan Resmi 'Didinginkan'

Penurunan kepercayaan terhadap Indonesia tidak berarti seluruh investor serta-merta melarikan diri dan mencabut investasi yang ada. Secara objektif, Indonesia masih mencatatkan realisasi investasi langsung (PMA/PMDN) semester I 2026 sebesar Rp1.010,6 triliun (naik 7,2 persen) dan cadangan devisa sebesar USD145,6 miliar pada akhir Juni 2026. Survei Kegiatan Usaha Bank Indonesia pun masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Namun, terjadi pemisahan tajam (decoupling) antara aktivitas berjalan dengan ekspektasi masa depan. Contohnya, pabrik dan proyek yang sudah terlanjur berdiri tetap berproduksi, tetapi keputusan membangun fasilitas baru, menambah kapasitas mesin, atau merekrut karyawan baru resmi ditahan. Kemudian, investor asing tetap masuk, tetapi menuntut imbalan mahal. Dana asing yang mengalir ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) memang melonjak hingga Rp288,65 triliun pada pertengahan Juli 2026, namun ini terjadi hanya karena Indonesia menawarkan imbal hasil tinggi untuk mengompensasi premi risiko (risk premium) yang dianggap kian membengkak. Sementara sektor industri dan UMKM menanggung beban terberat, di mana 51,8 persen pelaku industri menilai sektor mereka memburuk dan 58,4 persen UKM memilih 'tiarap' dari investasi baru.

Lima Duri dalam Daging yang Menggerogoti Keberanian Dunia Usaha

Berdasarkan fakta dan analisis data ekonomi terbaru, terdapat lima kekhawatiran utama yang menjadi pemicu menguapnya keyakinan pasar:

Labirin Regulasi: ketika aturan main berubah saat pertandingan sedang berlangsung. Dunia usaha sanggup beradaptasi dengan pajak tinggi atau standar lingkungan yang ketat, selama aturannya jelas dan konsisten. Masalah besar timbul ketika aturan perizinan impor, kuota produksi (RKAB pertambangan), hingga hambatan non-tarif berubah secara tiba-tiba tanpa konsultasi. Kadin mencatat ketidakpastian regulasi melesat menjadi ancaman nomor satu bagi dunia usaha (16,4 persen), sementara OECD memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 persen akibat ketidakpastian kebijakan publik ini.

Ambisi fiskal tanpa batas: menghitung risiko nyata di balik pesta Program Mercusuar. Penumpukan program raksasa secara bersamaan—makan bergizi gratis, perumahan, ketahanan pangan, energi, hingga infrastruktur—membuat pasar bertanya-tanya soal daya tahan APBN. Walau batas defisit 3 persen PDB masih dijaga, IMF memperkirakan defisit mendekati 2,8 persen–2,9 persen dan menyoroti bahaya utang terselubung di luar APBN (below-the-line), penugasan paksa BUMN, serta tata kelola Danantara.

Drama di Lapangan Banteng, ketika kemudi rupiah goyang dan sinyal moneter mengabur. Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada akhir Juli 2026 menaruh sorotan tajam pada independensi bank sentral. Saat rupiah tersudut di Rp17.995/dolar AS, investor khawatir penetapan suku bunga akan terintervensi oleh tekanan politik fiskal, yang berisiko memicu lonjakan biaya impor dan beban utang valas korporasi.

Mahal di ongkos, buram di hukum: Mengapa kalkulator bisnis selalu berujung buntung. Skor Indonesia pada Rule of Law Index 2025 (0,52; peringkat 69 dari 143) dan Corruption Perceptions Index 2025 (34 dari 100; peringkat 109 dari 182) mengonfirmasi kecemasan lama: tumpang tindih izin pusat-daerah, sengketa lahan, dan biaya informal menaikkan tingkat risiko (discount rate) secara drastis, hingga proyek yang prospektif pun menjadi tidak masuk akal secara finansial.

Angka ajaib 8 persen, bermimpi lari cepat tanpa menyiapkan sepatu lari. Proyeksi pertumbuhan dari lembaga dunia seperti IMF (5,1 persen), Bank Dunia (~5,0 persen), dan OECD (4,7 persen) terpisah jarak sangat jauh dari target pemerintah sebesar 8%. Kesenjangan lebar ini memicu keraguan: apakah target tersebut akan dikejar dengan cara-cara instan yang mengorbankan kedisiplinan anggaran dan stabilitas moneter?

Efek Domino Keraguan: Ketika Satu Kebijakan Keliru Menyeret Seluruh Roda Ekonomi

Ketika ketidakpastian kebijakan mulai menguak, reaksi pertama pasar selalu bergerak secara instingtif dan cepat. Ketidakjelasan arah regulasi dan keraguan atas konsistensi aturan main memaksa para investor menuntut premi risiko yang jauh lebih tinggi untuk setiap sen modal yang mereka tanamkan di Indonesia. Akibat dari lonjakan premi risiko ini, pasar saham langsung terkoreksi tajam dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi yang berat. Pelarian modal portofolio asing tidak dapat dihindari karena para pemilik modal enggan menanggung potensi kerugian akibat gejolak kurs dan risiko ketidakpastian iklim investasi.

Tekanan tajam pada pasar keuangan ini kemudian memaksa Bank Indonesia mengambil langkah penyelamatan darurat. Demi menahan laju kejatuhan rupiah dan menarik kembali modal asing, bank sentral terpaksa menaikkan suku bunga acuan serta menguras energi untuk intervensi pasar. Namun, obat pahit di sektor moneter ini langsung menyengat sektor riil secara instan: biaya pinjaman investasi, modal kerja, hingga kredit usaha membengkak drastis, sementara biaya impor bahan baku dan mesin-mesin industri kian melambung tinggi.

Satu per satu domino ekonomi pun berguguran menjangkau denyut nadi usaha harian. Terjepit di antara biaya kredit yang mencekik, biaya operasional yang mahal, dan proyeksi pasar yang buram, para pengusaha akhirnya memilih mengambil posisi bertahan—mereka menunda ekspansi, membatalkan pembelian alat produksi baru, dan membekukan rekrutmen tenaga kerja. Ketika mesin ekspansi dunia usaha berhenti berputar, laju pertumbuhan ekonomi agregat melambat dan potensi penerimaan pajak negara ikut tergerus. Melandainya pendapatan negara pada akhirnya membakar kekhawatiran fiskal yang baru dan memperlebar risiko defisit, yang pada gilirannya kembali melempar pasar ke dalam jurang ketidakpercayaan yang lebih dalam.

Siklus lingkaran setan ini membuktikan bahwa hilangnya kepercayaan bukanlah persoalan teknis yang bisa ditambal dengan solusi permukaan. Pemerintah tidak akan bisa menghentikan kemerosotan ekonomi hanya dengan mengandalkan intervensi valuta asing secara berkala, menawarkan imbal hasil utang jangka pendek yang mahal, atau sekadar mengobral pernyataan optimistis di media. Tanpa keberanian untuk membenahi akar masalah institusional dan kepastian hukumnya, setiap suntikan stimulan hanya akan menjadi penawar sementara di tengah erosi kepercayaan yang terus menggerogoti perekonomian nasional.

Memutar Balik Arah Musibah

Guna memulihkan kepercayaan dan menghidupkan kembali gairah investasi, pemerintah harus mengambil langkah korektif yang terukur:

Kunci Prediktabilitas Regulasi: Hentikan kebiasaan menerbitkan aturan mendadak; wajibkan konsultasi publik dan sediakan masa transisi yang memadai.

Buka Kartu Fiskal Secara Jujur: Terbitkan kerangka anggaran jangka menengah (3–5 tahun) yang transparan, termasuk membuka seluruh kewajiban kontinjensi BUMN dan Danantara.

Pelihara Benteng Independensi BI: Pastikan proses pemilihan Gubernur BI mendatang terbebas dari kepentingan politik dan berbasis murni pada kapasitas teknokratis.

Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Berikan kepastian hukum atas kontrak bisnis dan lindungi investor dari praktik biaya informal.

Kejar Kualitas, Bukan Sekadar Angka Nominal: Alihkan fokus dari sekadar pamer realisasi investasi menuju dampak riil: penyerapan tenaga kerja formal dan penguatan rantai pasok lokal.

Disiplin Anggaran Belanja: Buka indikator keberhasilan, biaya per penerima, dan hasil audit program raksasa secara berkala.

Bicara Berbasis Data: Gantilah narasi super-optimis tanpa peta jalan dengan target yang rasional namun konsisten dicapai.

Waktu untuk Mempersedikit Bicara di “Podium”, Saatnya Pembuktian Nyata!

Indonesia dianugerahi modal demografi yang melimpah, pasar domestik yang raksasa, serta kekayaan alam yang luar biasa. Namun, sejarah ekonomi mengajarkan bahwa potensi sebesar apa pun akan mendadak tidak berguna ketika faktor terpenting dalam roda ekonomi menguap yani kepercayaan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diperintahkan untuk tumbuh lewat instruksi di atas podium atau selembar SK; ia hanya bisa dibeli dengan kepastian hukum, transparansi anggaran, dan konsistensi regulasi.

Jika kita terus membiarkan krisis kepercayaan ini berlarut-larut, mimpi kebangkitan ekonomi Indonesia akan layu sebelum berkembang. Pemerintah harus berani keluar dari zona penyangkalan (denial) dan menjadikan pemulihan kepercayaan sebagai prioritas nasional nomor satu. Sebab, hanya ketika para pengusaha dan investor kembali yakin bahwa aturan main di negeri ini adil dan dapat diprediksi, barulah mesin ekonomi Indonesia benar-benar dapat bangkit dan berlari kencang kembali.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.