2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tragedi bencana Sumatera yang terjadi beberapa waktu lalu kini mulai memasuki babak baru, yakni fase rekonstruksi besar-besaran yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
Fokus utama negara saat ini bukan lagi sekadar penanganan darurat, melainkan memastikan denyut nadi kehidupan warga kembali normal melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan sektor produktif. Langkah ini menjadi krusial agar duka pascabencana tidak berlarut dan berubah menjadi momentum kebangkitan ekonomi yang lebih tangguh bagi seluruh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana Sumatera kini menjadi prioritas utama. "Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Forkopimda Sumatera Utara di Medan, Selasa (13/1/2026).
Tito, yang dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas, bergerak cepat melakukan konsolidasi dan pemetaan tingkat kenormalan di daerah terdampak. Sebelum bertemu jajaran pimpinan di Sumut, ia telah menggelar forum serupa di Provinsi Aceh untuk menghimpun aspirasi dan kendala lapangan yang dihadapi para kepala daerah. Baginya, pemulihan suatu daerah diukur dari aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal.
Kabar baiknya, indikator pemulihan menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan laporan para kepala daerah, denyut ekonomi di daerah terpapar bencana di Sumatera kian pulih dari hari ke hari. Hal ini ditandai dengan mulai beroperasinya fasilitas publik serta bangkitnya unit usaha masyarakat secara swadaya. “Dari sisi ekonomi, good news-nya adalah hampir semua pasar, restoran, hingga warung-warung warga sudah kembali hidup dan beraktivitas,” ungkap Mendagri dengan nada optimis.
Meski fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota telah berjalan lancar, Mendagri mengakui masih ada penanganan maksimal yang diperlukan di tingkat desa. Selain itu, rusaknya akses jalan di sejumlah ruas menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat meminta para Bupati dan Wali Kota segera menyetorkan data detail kerusakan ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar perbaikan infrastruktur dapat segera dieksekusi secara terpadu.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah, jajaran TNI/Polri, serta elemen pusat yang dinilai sangat responsif. Provinsi Sumatera Utara secara khusus mendapat pujian karena dianggap cepat dalam mengeksekusi langkah penanganan serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Selain perbaikan jalan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan usulan normalisasi sungai untuk mengatasi masalah sedimentasi yang menjadi pemicu banjir di beberapa titik.
Melalui kerja kolaboratif ini, pemerintah optimistis bahwa kondisi pascabencana yang berangsur pulih akan segera mencapai titik stabil. Bangkitnya pasar dan usaha ekonomi warga menjadi bukti nyata bahwa semangat masyarakat Sumatera untuk pulih sangatlah besar, didukung oleh intervensi kebijakan yang tepat manfaat dan tepat waktu dari pemerintah pusat.
sumber : Antara
