Meneropong 'Abad Kegelapan' di Kalimantan Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eropa pada abad ke-5 Masehi pernah terperosok dalam masa kelam yang disebut The Dark Ages (Abad Kegelapan). Masa itu ditandai dengan mundurnya ilmu pengetahuan, matinya nalar kritis, dan lumpuhnya tata kelola masyarakat yang rasional. Ketika krisis duniawi melanda, penyelesaiannya dicari bukan melalui inovasi teknis atau investigasi empiris, melainkan disandarkan sepenuhnya pada dogma dan kepasrahan mistis.

Bayang-bayang 'Abad Kegelapan' itu kini seolah menemukan resonansinya yang ironis di Kalimantan Selatan hari ini. Wilayah yang kaya akan sumber daya energi tersebut berulang kali didera pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan aktivitas warga. Kehebohan kian mengemuka ketika beredar kabar viral bahwa pihak penyedia layanan kelistrikan sampai mendatangkan dan meminta doa kepada tokoh karismatik lokal agar sistem kelistrikan segera pulih.

Bagi masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, memohon doa kepada Sang Pencipta tentu adalah hal yang mulia dan utama dalam setiap ikhtiar. Namun, jika fenomena ini dibedah dari kacamata psikologi industri, organisasi, serta psikologi kognitif, ada sinyal bahaya yang mengintai: ketika institusi publik mengalihkan tanggung jawab krisis teknis ke ranah spiritual, hal itu mengindikasikan disfungsi kognitif dan mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) yang berisiko merugikan masyarakat luas secara sistemik.

Pergeseran Locus of Control dan Learned Helplessness

Dalam psikologi modern, terdapat konsep Locus of Control (Pusat Kendali) yang dipelajari pertama kali oleh Julian Rotter. Individu atau organisasi yang memiliki internal locus of control meyakini bahwa keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh tindakan, kapasitas, manajemen, dan keputusan mereka sendiri. Sebaliknya, external locus of control mengaitkan setiap hasil dengan faktor luar seperti keberuntungan, takdir, atau kekuatan supranatural di luar jangkauan manusia.

Ketika sebuah lembaga penyedia layanan publik yang digaji oleh negara mendatangi tokoh agama untuk menyelesaikan masalah teknis kelistrikan, telah terjadi pergeseran drastis locus of control dari internal ke eksternal. Alih-alih melakukan audit forensik, mengevaluasi kelemahan manajemen, atau transparan mengenai kerusakan infrastruktur, tanggung jawab pemulihan sistem justru diletakkan di luar domain akuntabilitas rasional.

Dampak psikologisnya terhadap masyarakat—khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan hidup pada aliran listrik—sangatlah masif. Ketika warga dihadapkan pada ketidakpastian berulang tanpa adanya perbaikan manajemen yang akuntabel, mereka rentan mengalami learned helplessness. Masyarakat merasa bahwa protes, aduan, atau tindakan apa pun yang mereka lakukan tidak akan pernah mampu mengubah keadaan, karena masalah infrastruktur telah dibingkai sebagai "cobaan takdir" yang hanya bisa ditunggu penyelesaiannya dengan pasrah.

Bypassing Kognitif dan Spiritual Bypassing

Secara kognitif, tindakan memindahkan masalah teknis-manajerial ke domain spiritual murni dapat dikategorikan sebagai fenomena spiritual bypassing. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh psikolog John Welwood untuk merujuk pada kecenderungan menggunakan alasan atau praktik spiritual guna menghindari penyelesaian masalah emosional, teknis, atau psikologis yang belum tuntas.

Doa sejatinya berfungsi sebagai jangkar moral dan sumber kekuatan batin manusia untuk menghadapi ujian hidup. Namun, ketika doa diposisikan sebagai pengganti akuntabilitas teknis, audit kinerja, dan ganti rugi atas kerugian publik, terjadilah distorsi moral. Publik secara halus diarahkan untuk merasa bersalah atau "tidak cukup beriman" apabila mereka bersikap kritis menuntut hak dasarnya. Narasi yang dibangun bergeser secara manipulatif dari ranah profesionalisme pelayanan publik ke ranah kesabaran spiritual individu.

Sebuah institusi publik yang sehat dan modern membutuhkan keberanian moral untuk menghadapi realitas kognitif dan mengambil tanggung jawab penuh (accountability). Mengakui kegagalan manajemen, membuka data gangguan secara transparan, dan memaparkan langkah-langkah mitigasi teknis secara objektif jauh lebih penting untuk membangun kembali trust (kepercayaan) publik yang telanjur runtuh.

Kalimantan Selatan adalah wilayah yang kaya sumber daya energi primer. Sungguh sebuah beban psikologis dan ekonomi yang terlampau berat ketika warga harus terus-menerus beradaptasi dengan gelapnya ketidakpastian pasokan listrik di tengah klaim modernisasi.

Kita tidak boleh membiarkan kepasrahan pasif menggantikan rasionalitas ilmiah. Doa dari masyarakat dan tokoh agama tentu sangat penting sebagai penentu ketenangan jiwa, tetapi tugas mutlak otoritas kelistrikan adalah memastikan sistem teknis bekerja secara optimal, akuntabel, dan profesional. Jangan biarkan mesin kelistrikan mati, lalu membiarkan akal sehat dan rasionalitas ikut padam bersama gulita.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.