2 weeks ago
17
Oleh: Faozan Amar*)
Sejak diluncurkan pada tahun 2025 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof Abdul Mu'ti, program revitalisasi sekolah secara nasional telah menyasar 16.175 satuan pendidikan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp16,9 triliun (Antara, 2/1/2026). Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, dengan proses pengusulan dan pelaksanaan berlanjut ke tahun 2026 melalui platform daring baru untuk mempermudah pengajuan dan monitoring.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan, anggaran revitalisasi sekolah pada 2026 telah disiapkan, yakni sebesar Rp14 triliun---menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi 71 ribu unit.
Kajian terbaru Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan, dua kebijakan pendidikan pemerintah pada tahun 2025, yakni Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan serta Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN, berdampak sosial ekonomi yang signifikan. Ini mulai dari mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah, menggerakkan ekonomi lokal, hingga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas guru.
Penelitian LP3ES menunjukkan, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kenaikan 1 persen, alokasi dana revitalisasi sekolah diperkirakan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB provinsi sebesar 0,527 persen.
Hal itu berarti, jika pada sebuah provinsi memiliki PDRB sekitar Rp100 triliun, maka program revitalisasi diperkirakan berpengaruh terhadap kenaikan PDRB sebesar Rp527 miliar. Temuan ini menunjukkan, investasi pemerintah pada sarana pendidikan telah berperan sebagai stimulus fiskal berbasis pendidikan.
Dampak revitalisasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sebagaimana perkiraan di atas terjadi melalui tiga hal. Pertama, pembelian bahan baku material bangunan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LP3ES, 82 persen responden menyatakan bahwa 75-100 persen bahan bangunan yang digunakan untuk program revitalisasi dibeli di wilayah sekitar sekolah penerima program.
Kedua, trickle down effect revitalisasi sekolah terhadap tenaga kerja lokal. Sebanyak 62 persen tenaga kerja dari program revitalisasi berasal dari masyarakat sekitar dengan gaji-gaji rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari. Maka, program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bagi masyarakat luas.
Di samping itu, program ini juga meningkatan kesejahteraan pekerja melalui gaji yang mereka dapatkan. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi secara umum sehingga diharapkan meningkatkan standar hidup masyarakat lokal. Ini seperti air yang mengalir dari waduk ke lahan-lahan pertanian.
Ketiga, peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 37 persen dari UMKM di sekitar sekolah mendapatkan peningkatan pendapatan kurang lebih sekitar Rp100 ribu per hari.
Sebagaimana kita ketahui, UMKM merupakan penopang utama ekonomi Indonesia karena menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, menjadi tulang punggung ekonomi lokal, serta jaring pengaman saat krisis. UMKM menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meratakan pendapatan, serta berpotensi meningkatkan devisa negara melalui ekspor dan inovasi.
Selain berdampak pada ekonomi daerah dengan menggerakan ekonomi lokal, revitalisasi sekolah juga efektif dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah penerima bantuan program.
Setiap kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkorelasi pada peningkatan pemenuhan kebutuhan revitalisasi sekolah sebesar sekitar 0,95 persen. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan karena program reviltasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan secara langsung
Pemenuhan kebutuhan tersebut, 46,9 persen merupakan kegiatan rehab ruangan kelas sekaligus pembangunan sarana dan prasarana baru, 23 persen rehab ruang kelas tanpa pembangunan sarana dan prasarana baru, rehab ruang laboratorium 9,7 persen, rehab ruang kantor 8,4 persen, rehab ruang praktikum 6,2 persen, rehab ruang ibadah 3,5 persen, dan lainnya.
Sekalipun program revitalisasi sekolah berdampak positif dalam menggerakan ekonomi lokal, ada beberapa tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Hal ini agar program tersebut berjalan maksimal.
Pertama, keberadaan dana operasi dan pemeliharaan infrstruktur yang telah dibangun di sekolah-sekolah yang menjamin fungsi infrastruktur sesuai dengan keberfungsian usia bangunan yang telah dirancang.
Hal ini penting karena semangat membangun ruang kelas sekaligus pembangunan sarana dan prasarana baru, terkadang tidak diimbangi dengan semangat merawat. Akibatnya, banyak bangunan sekolah cepat menjadi cepat rusak. Itu ditambah pula minimnya perawatan dan keterbatasan anggaran.
Kedua, pemerataan program revitalisasi, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses akses pendidikan atau yang dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang, dengan keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar, seperti pendidikan. Maka dari tiu, program afirmasi pendidikan khusus perlu dialokasikan dari pemerintah.
Ketiga, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, terutama pada level sekolah. Hal ini penting karena penggunaan dana publik yang bersumber dari APBN tidak hanya harus clean dari segi proses, tetapi juga clear pelaporannya. Dengan begitu, tidak menjadi temuan dari aparat penegak hukum (APH), yang akan berdampak pada persoalan hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program revitalisasi sekolah dapat berjalan dengan baik dan benar. Sebab, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum, dapat berjalan dengan maksimal. Semoga.
*) Faozan Amar adalah Assoc Profesor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA dan juga Direktur Al Wasath Institute.
