Merawat Egalitarianisme, Mendongkrak Birokrasi

Ahmad Syahrus Sikti Official

Kolom | 2025-04-04 08:30:09

Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tutor Universitas Terbuka. Hakim Peradilan Agama

Salah satu penyebab terpuruknya birokrasi adalah ketidaksetaraan. Dalam hierarki organisasi, kedudukan atasan tidak setara dengan bawahan. Dalam pengawasan, atasan lebih kendor diawasi ketimbang bawahan. Dalam penghasilan, atasan memiliki gaji lebih besar ketimbang bawahan. Dalam kinerja, atasan lebih fleksibel ketimbang bawahan. Ketidaksetaraan ini membuat posisi atasan sangat istimewa di dalam birokrasi ketimbang bawahan sehingga setiap bawahan akan berusaha untuk mencapai top posisi mengikuti pendahulunya. Ketidaksetaraan ini juga membuat jurang antar atasan dengan bawahan sehingga melupakan tujuan semula yaitu fokus mewujudkan birokrasi modern.

Dalam konteks birokrasi modern, egalitarianisme memiliki peran sentral dalam mencapai visi misi organisasi. Egalitarianisme membuat pembagian kerja semakin dinamis dan proporsional tanpa harus bergantung pada personalisasi individu yang menyebabkan organisasi tidak sehat. Egalitarianisme berangkat dari garis “start” yang sama, setara tanpa harus memberikan keistimewaan pada birokrat tertentu karena ukuran egalitarianisme bukan kedudukan tetapi produktivitas pekerjaan dengan harapan mendongkrak prestasi birokrasi di masa depan.

Egaliter dalam Kedudukan

Desentralisasi kedudukan memacu roda birokrasi bekerja serentak dalam waktu bersamaan. Masing-masing anggota birokrasi akan bekerja sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya. Mereka bertanggungjawab, fokus dan totalitas dalam menuntaskan beban pekerjaan tanpa dibayangi rasa “ewuh pakewuh” dengan atasan.

Egalitarianisme menghapus feodalistik birokrasi dan melahirkan sistem meritokratik yang lebih produktif dan berprestasi. Semua anggota birokrasi memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi tanpa melihat senioritas, suku, agama, kelompok atau latar sosial. Kedudukan sebagai atasan/bawahan hanya di atas kertas namun yang terpenting adalah partisipasi dalam birokrasi. Semakin banyak terlibat dalam kegiatan birokrasi maka semakin besar manfaatnya dalam memajukan organisasi dan prestasi itulah yang akan mengantarkan dirinya untuk menduduki jabatan top posisi.

Egalitarianisme juga mendistribusikan kekuasaan berdasarkan tugas dan fungsi bukan jabatan. Postur jabatan struktural yang memberatkan laju birokrasi dipangkas menjadi tenaga fungsional sehingga organisasi semakin ramping dan akseleratif. Karena itu, semangat fungsionalisasi birokrasi bertujuan untuk menghemat anggaran, memangkas birokrasi, mengefisienkan tenaga serta mengefektifkan sistem kerja.

Egaliter dalam Pengawasan

Salah satu persoalan birokrasi modern adalah atasan tidak memberikan teladan kepada bawahan seperti semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya. Sikapnya yang demikian bukan semakin ekstra diawasi justru semakin kendor padahal sumber masalah di dalam birokrasi adalah atasannya. Kendornya pengawasan terutama terhadap atasan akan membuat iri bawahan, tidak khayal banyak bawahan menggerutu di belakangnya dan hal ini menyebabkan bawahan akan mengabaikan setiap instruksi atasannya. Nada-nada sumbang lazim terdengar di lingkaran birokrasi seperti “Giliran atasan melakukan kesalahan aman, jika bawahan berbuat salah langsung diproses”. Nada-nada sumbang inilah yang menyebabkan interrelasi antar birokrat (red. Atasan-bawahan) tidak berjalan harmonis sehingga menghambat visi misi organisasi.

Dalam konteks birokrasi modern, prinsip akuntabilitas merupakan parameter utama birokrasi agile dan fluid. Pertanggungjawaban merupakan syarat sah birokrasi modern. Siapapun yang melanggar prinsip akuntabilitas maka akan disanksi baik atasan maupun bawahan karena akuntabilitas mendorong kualitas kinerja lebih unggul. Atasan yang tidak mampu bekerja akan didemosi sedangkan bawahan yang berprestasi akan dipromosi. Akuntabilitas mendudukan semua jabatan setara di hadapan nilai kebenaran bukan pragmatisme kekuasaan.

Salah satu penyebab organisasi tidak maju adalah sikap tebang pilih dalam menghukum atasan dan bawahan. Atasan atau orang dekatnya yang melakukan kesalahan berusaha ditutup-tutupi atau diringankan sedangkan bawahan dihukum keras padahal kesalahan yang dilakukan bawahan tidak terlepas dari peran atasan karena kegagalannya dalam membina bawahan sehingga wajar jika dikatakan bawahan merupakan cermin dari atasan, jika atasan baik maka bawahan baik begitupun sebaliknya. Karena itu, pengawasan yang adil dan berimbang antara atasan dan bawahan akan menciptakan suasana bekerja lebih profesional, rasional dan tidak emosional.

Egaliter dalam Penghasilan

Mengapa seseorang menyukai kekuasaan? Karena memiliki pengaruh, fasilitas komplit sekaligus take home pay lebih besar dari yang lain. Seorang atasan mendapatkan gaji lebih besar ketimbang bawahan padahal kinerjanya minim. Ketidakadilan penghasilan inilah yang membuat output kinerja tidak berkualitas, setiap bawahan bekerja sekadar memenuhi kewajibannya saja, tidak lebih dari itu.

Ketidaksetaraan penghasilan yang dinilai dari kedudukan jabatan bukan kualitas dan kuantitas pekerjaan membuat birokrat saling menghandalkan, keberanian untuk menciptakan sesuatu yang inovatif mustahil dilakukan karena banyak atau sedikit pekerjaan tidak akan menambah isi dompetnya.

Kesetaraan penghasilan lebih mendekati keadilan birokratik. Penghasilan dihitung berdasarkan volume dan beban pekerjaan yang dihasilkan untuk organisasi bukan berdasarkan jabatan. Semakin produktif dalam bekerja semakin besar insentifnya dan begitupun sebaliknya sehingga semua orang terpacu untuk selalu bekerja karena keringat yang dikeluarkan sebanding dengan cuan yang didapatkan.

Egaliter dalam Pekerjaan

Setiap atasan dan bawahan memiliki tugas masing-masing. Atasan tidak boleh menghandalkan bawahan untuk menyelesaikan tugasnya justru atasan seharusnya membantu tugas bawahannya. Gaya atasan yang suka “bossy” telah meruntuhkan wibawanya di mata bawahan. Bagaimana tidak, atasan yang mendapatkan gaji besar malah bawahan yang kesal dan cape.

Keterpurukan birokrasi disebabkan pembagian kerja yang tidak proporsional. Semakin menduduki posisi puncak birokrasi maka semakin sedikit pekerjaannya meskipun di atas kerta lebih banyak. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan dibagi rata berdasarkan kompetensi dan beban kerja bukan tiba-tiba didelegasikan begitu saja dari atasan.

Egalitarianisme dapat mendongkrak prestasi birokrasi karena pekerjaan diserahkan kepada ahlinya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman (the right man on th right place). Dengan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas, atasan tidak bisa semena-mena kepada bawahan sebab setiap volume pekerjaan memiliki angka kredit tersendiri yang akan berpengaruh terhadap karirnya di masa depan.

Upaya merawat egalitarianisme dalam rangka mendongkrak prestasi birokrasi sejalan dengan red light theory yang menyatakan bahwa kesetaraan kedudukan dalam birokrasi dikonkretkan dalam fungsi kontrol antar bagian yaitu atasan mengawasi bawahan dan bawahan berani melaporkan atasan sehingga risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) semakin terkendali (Guntur Hamzah, dkk, Birokrasi Modern: Hakikat, Teori dan Praktik, 2021).