2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia mendesak Amerika Serikat (AS) agar tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Mereka memperingatkan langkah tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan politik di kawasan, demikian laporan sejumlah media, Selasa (13/1/2026).
Arab Saudi, bersama Oman dan Qatar, disebut telah melakukan lobi secara tertutup kepada pemerintahan Presiden Donald Trump setelah Gedung Putih memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan tindakan terhadap Teheran. Informasi itu dilaporkan The Wall Street Journal.
Meski negara-negara tersebut memilih diam di ruang publik ketika Iran terus dilanda gelombang protes besar-besaran, mereka disebut aktif menekan para pejabat AS di balik layar agar mempertimbangkan ulang opsi militer.
Pejabat Teluk Arab menilai upaya militer apa pun untuk menggulingkan pemerintahan Iran dapat mengganggu secara serius pengiriman minyak global melalui Selat Hormuz. Jalur laut strategis itu dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Mereka juga khawatir terhadap dampak yang akan terjadi di dalam negeri, kerugian ekonomi, serta potensi aksi balasan jika pasukan AS bertindak. Pejabat Arab Saudi dilaporkan telah menyampaikan kepada Teheran bahwa kerajaan itu tidak akan terlibat dalam konflik apa pun maupun mengizinkan penggunaan wilayah udaranya oleh AS. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga jarak dari konfrontasi langsung.
“Presiden mendengarkan berbagai pandangan dalam setiap isu, tetapi pada akhirnya ia mengambil keputusan yang menurutnya paling tepat,” ujar seorang pejabat Gedung Putih.
Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan final. Namun, pada Selasa ia menulis di media sosial, “Bantuan Sedang Menuju ke Sana,” sambil menyerukan para demonstran Iran agar tetap bertahan.
Para pemimpin Teluk menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian situasi Iran pasca-Ayatollah Ali Khamenei, termasuk kemungkinan pergeseran kekuasaan ke Korps Garda Revolusi Islam atau timbulnya kekacauan regional.
“Mereka tidak memiliki simpati terhadap rezim Iran,” kata mantan Duta Besar AS Michael Ratney, “namun mereka juga sangat menghindari ketidakstabilan.”
Arab Saudi, yang tengah fokus menjalankan program Visi 2030 untuk mendiversifikasi perekonomian, memandang stabilitas kawasan sebagai hal yang krusial. Sejumlah analis menilai, hasil yang paling diinginkan negara-negara Teluk adalah reformasi domestik di Iran, bukan runtuhnya pemerintahan.
Iran telah diguncang gelombang protes sejak bulan lalu, yang bermula pada 28 Desember di Grand Bazaar Teheran. Aksi tersebut dipicu anjloknya nilai tukar rial Iran serta memburuknya kondisi ekonomi, sebelum kemudian menyebar ke sejumlah kota lain.
Pemerintah Iran menuduh AS dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai “kerusuhan” dan “aksi terorisme.” Tidak ada angka korban resmi yang dirilis pemerintah. Namun, Human Rights Activists News Agency, lembaga pemantau HAM berbasis di AS, memperkirakan jumlah korban tewas telah melampaui 2.550 orang, termasuk aparat keamanan dan pengunjuk rasa, dengan lebih dari 1.134 orang terluka.
Lembaga tersebut juga melaporkan sedikitnya 10.721 orang ditahan dan 18.434 orang telah diamankan di 585 lokasi di seluruh negeri, mencakup 187 kota di 31 provinsi.
sumber : Antara, Anadolu
