2 weeks ago
18
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mulai 1 Januari 2026 memberlakukan pajak penjualan sebesar 13 persen atas alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB, seiring upaya mendorong peningkatan angka kelahiran di negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia tersebut. Di saat yang sama, layanan penitipan anak atau daycare dibebaskan dari pajak sebagai bagian dari paket stimulus demografi.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari perombakan sistem pajak yang diumumkan akhir 2025, yang menghapus sejumlah pengecualian pajak sejak 1994, era ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak. Reformasi ini juga membebaskan layanan terkait pernikahan dan perawatan lansia dari pajak pertambahan nilai (PPN), serta melengkapi kebijakan lain seperti perpanjangan cuti orang tua dan bantuan tunai.
Langkah itu diambil di tengah tantangan populasi menua dan perlambatan ekonomi. Data resmi menunjukkan populasi China menyusut selama tiga tahun berturut-turut, dengan jumlah kelahiran pada 2024 hanya 9,54 juta bayi atau sekitar setengah dari satu dekade sebelumnya.
Namun, pengenaan pajak pada alat kontrasepsi memicu kritik dan kekhawatiran publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berisiko meningkatkan kehamilan tidak diinginkan dan kasus HIV, serta dinilai tidak menyentuh akar persoalan rendahnya angka kelahiran.
“Dibutuhkan lebih dari sekadar kondom yang lebih mahal untuk mendorong orang memiliki anak,” tulis seorang pengguna media sosial.
Laporan Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing (2024) menyebut China sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak, terutama akibat biaya pendidikan dan tekanan bagi perempuan dalam menyeimbangkan karier dan pengasuhan. Perlambatan ekonomi dan krisis properti turut memperlemah kepercayaan generasi muda terhadap masa depan.
Dikutip dari laman BBC News, Ahli demografi Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin–Madison menilai dampak pajak kontrasepsi terhadap angka kelahiran “terlalu dibesar-besarkan” dan lebih mencerminkan upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak. Tahun lalu, PPN menyumbang hampir 40 persen dari total penerimaan pajak China.
Sementara itu, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Henrietta Levin menilai kebijakan tersebut bersifat simbolik, tetapi berisiko menjadi bumerang jika publik merasa negara terlalu mengintervensi pilihan pribadi. Tantangan lain muncul dari kapasitas pemerintah daerah yang terbebani utang untuk mengeksekusi berbagai insentif demografi.
Pengamat juga menyoroti faktor sosial yang lebih luas, termasuk menurunnya angka pernikahan dan kencan, serta perubahan pola interaksi generasi muda. “Tekanan sosial hari ini jauh lebih besar. Secara materi mungkin lebih baik, tetapi ekspektasi juga jauh lebih tinggi,” kata Daniel Luo (36), warga Provinsi Henan.
