Pengamat Kritik Kebijakan PSSI: Target 100 Besar, Tapi Absen di FIFA Matchday

3 hours ago 3

loading...

JAKARTA - Keputusan PSSI melewatkan agenda internasional pada FIFA Matchday November menjadi sorotan. Pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede, atau yang akrab disapa Bung Harpa, mengatakan langkah ini menunjukkan inkonsistensi federasi yang berambisi mengantar Timnas Indonesia tembus ranking 100 besar FIFA.

Dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Prabowo, Kembalikan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia' di Jakarta, Kamis (13/11/2025), Bung Harpa menekankan bahwa ketidakhadiran Timnas Indonesia di kalender resmi FIFA bukan sekadar kehilangan momen bertanding. Bung Harpa mengatakan, Skuad Garuda juga kehilangan poin berharga yang menjadi pondasi pergerakan peringkat.

“Kalau kita tidak main di FIFA Matchday, poin numeriknya jelas tidak bertambah. Bagaimana mau ke 100 besar kalau kesempatan resminya saja tidak dipakai?” ujar Bung Harpa, Kamis (13/11/2025) kemarin.

Baca Juga: Kena Kartu Merah, Ronaldo Adu Mulut dengan Calon Pelatih Timnas Indonesia Heimir Hallgrimsson

Situasi ini menjadi semakin krusial mengingat posisi Indonesia kini berada di peringkat 122 dunia. Sementara itu, tiga rival di Asia Tenggara yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam, justru aktif menggelar laga internasional pada periode yang sama. Kondisi tersebut otomatis membuka peluang mereka memperlebar jarak dan menjauh dari Indonesia dalam hitungan angka FIFA.

“Secara matematis, peringkat kita tidak mungkin membaik jika negara lain bermain dan kita tidak. Inkonsistensi ini muncul pasca kegagalan di Round 4, dan justru memperlihatkan arah yang tidak jelas,” lanjutnya.

Namun kritik Harpa tak berhenti pada aspek teknis semata. Sang pengamat menilai, absennya Timnas di FIFA Matchday November juga berarti hilangnya kesempatan bagi PSSI untuk meredakan ketegangan publik setelah gagalnya Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, momentum ini justru ideal untuk menunjukkan itikad baik dan membangun kembali kepercayaan suporter.

Read Entire Article
Politics | | | |