5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut ada lima program prioritas sekaligus andalan Kementerian HAM untuk tahun anggaran 2026. Pada tahun depan, kata Pigai, Kementerian HAM berencana membangun kampung rekonsiliasi dan perdamaian (Redam) di 2.000 titik, pembinaan desa sadar HAM di 2.000 desa, dan 10 pusat studi HAM di perguruan tinggi.
“Termasuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial HAM berat, revisi Undang-Undang HAM dan tentu saja program rutin kami yang lain,” kata Menteri HAM dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Pigai pun menyampaikan apresiasi kepada Komisi XIII DPR RI yang mendukung berbagai program kementeriannya tersebut. Adapun dukungan dimaksud, tutur dia, disampaikan saat rapat kerja (raker) tertutup dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Raker kali ini kami apresiasi sekali karena dukungan penuh dari Komisi XIII DPR RI atas berbagai program andalan yang akan kami kerjakan tahun 2026. Mereka memberi respons sangat positif,” ucap Pigai.
Menurut dia, Komisi XIII DPR RI menaruh harapan terhadap Kementerian HAM yang dinilai sudah memperlihatkan hasil kerja nyata bagi masyarakat dalam bidang HAM.
“Apa yang kami tangkap adalah harapan besar bagi Kementerian HAM untuk memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kementerian HAM sering saya sebut terminal terakhir masyarakat yang ingin mencari keadilan dan kami siap untuk berkiprah lebih baik lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI yang salah satunya membidangi urusan hukum dan HAM berharap Kementerian HAM tidak terpaku pada pembangunan fisik, seperti pembangunan kantor wilayah (kanwil) baru.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai, program yang dilaksanakan Kementerian HAM mayoritas berbentuk "jemput bola" atau strategi proaktif untuk mendekati dan melayani masyarakat dengan mendatangi langsung ke lokasi mereka, alih-alih menunggu mereka datang ke tempat layanan.
"Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama saja dalam melaksanakan program. Untuk kanwil juga sebenarnya bisa berbagi karena sudah ada kanwil Kemenkumham," kata Willy saat ditemui setelah rapat kerja bersama Kementerian HAM di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan kerja sama dapat dilakukan Kementerian HAM dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tidak hanya pembangunan fisik, dirinya meminta Kementerian HAM juga tak perlu berfokus pada rekrutmen sumber daya manusia, lantaran terdapat permintaan kebutuhan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.
Oleh karena itu, dia mendorong anggaran Kementerian HAM bisa digunakan secara sama rata antara program dan pembangunan infrastruktur. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Willy, saat ini sedang melaksanakan efisiensi anggaran.
sumber : Antara
