3 hours ago
4
Ilustrasi pilkada.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penerapan kembali mekanisme Pilkada tidak langsung terus menuai kritik tajam. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa skema pemilihan kepala daerah melalui perwakilan atau legislatif berpotensi menyeret Indonesia kembali ke praktik politik era Orde Baru yang sentralistik.
Menurut Efriza, sistem pemilihan tidak langsung akan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara. Ia memandang mekanisme tersebut justru berisiko menimbulkan ketidakadilan serta kekacauan dalam pengelolaan tata kelola Pilkada di masa depan.
"Pemilihan tidak langsung itu seperti menarik kita kembali ke era Orde Baru. Akan muncul ketidakadilan dan kesemrawutan dalam pengurusan Pilkada jika skema ini benar-benar terlaksana," ujar Efriza pada Senin (12/1/2026).
Efriza menekankan bahwa kebijakan ini hanya akan merugikan warga negara karena membatasi hak untuk memilih pemimpin secara bebas. Ia mencontohkan bahwa Pilkada langsung telah terbukti melahirkan banyak kepala daerah berprestasi, seperti Pramono Anung, Sherly Tjoanda, Muzakir Manaf, hingga Dedi Mulyadi, yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme tidak langsung berisiko tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini, menurutnya, bukan disebabkan oleh ketidakmampuan rakyat dalam memilih, melainkan karena calon yang diusung oleh elite sering kali tidak mencerminkan aspirasi publik.
"Dalam Pilkada tidak langsung, pemimpin yang terpilih sering kali tidak bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini bukan kesalahan masyarakat, tetapi karena calon yang tersedia memang tidak sesuai dengan keinginan mereka," tegasnya.
Terakhir, Efriza mematahkan argumen pemerintah pusat yang mengeklaim bahwa Pilkada tidak langsung akan lebih hemat. Sebaliknya, ia menilai mekanisme melalui perwakilan justru berpotensi memperbesar praktik politik transaksional di tingkat elite.
"Jangan-jangan ini hanyalah bentuk elitisme. Potensi transaksional justru cenderung lebih mahal dan masif karena hanya elite politik tertentu saja yang memiliki akses dalam menentukan kepemimpinan," pungkasnya.
sumber : Antara
