Polarisasi WEF 2026: China Dorong Energi Hijau, Trump Fokus Minyak

1 hour ago 2

REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS — Penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) 2026 menegaskan polarisasi arah kebijakan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. China, yang saat ini menjadi penghasil emisi karbon terbesar, justru tampil agresif mendorong energi terbarukan dan kerja sama global di sektor hijau.

Sebaliknya, Amerika Serikat (AS), negara dengan emisi historis terbesar, menunjukkan pergeseran arah kebijakan. Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengkritik pembangkit listrik tenaga angin yang menurutnya tidak efisien, serta menonjolkan posisi AS sebagai produsen minyak dan gas, termasuk dengan membanggakan pasokan minyak yang diperoleh dari Venezuela.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dalam forum tersebut menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama secara internasional dalam mempercepat transisi energi bersih dan memastikan akses teknologi energi terbarukan secara global. China saat ini menjadi pemain dominan dalam rantai pasok energi bersih dunia.

Negeri Tirai Bambu itu menguasai produksi utama teknologi panel surya dan turbin angin, sekaligus memperkuat posisinya dalam perdagangan global energi terbarukan. Di sisi lain, AS tetap menempatkan bahan bakar fosil sebagai tulang punggung kebijakan energinya, termasuk mendorong ekspansi industri gas alam cair (LNG).

Ketika AS menjauh dari agenda nol-emisi, China justru memanfaatkan momentum untuk memosisikan diri sebagai pemimpin industri berkelanjutan. Beijing konsisten mempromosikan perdagangan bebas, globalisasi, dan stabilitas kebijakan sebagai fondasi kerja sama internasional.

“Retorika iklim China mempertahankan sikap lama pemerintah, dengan pendekatan rendah hati: menghindari ‘ketokohan’ sambil memposisikan diri sebagai penyedia daya dasar (baseload) di tata kelola global,” kata Direktur Pusat Iklim China di lembaga think-tank Asia Society Policy Institute, Li Shou, seperti dikutip dari Politico, Sabtu (24/1/2026).

Pengaruh Trump terasa kuat dalam dinamika WEF tahun ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Davos menjadi etalase komitmen negara dan korporasi terhadap keberlanjutan, porsi pembahasan perubahan iklim pada WEF 2026 tampak jauh berkurang.

Isu geopolitik justru mendominasi agenda, terutama setelah Trump kembali menguatkan wacana pembelian Greenland. Ketergantungan Uni Eropa terhadap pasokan energi AS dinilai melemahkan posisi blok tersebut dalam merespons ambisi Washington atas wilayah otonom Denmark itu.

Pemerintahan Trump dilaporkan tengah mematangkan “kerangka kerja” terkait Greenland, yang disebut mencakup akses terhadap sumber daya mineral. Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Trump sebelumnya menepis anggapan bahwa mineral tanah jarang menjadi motivasi utama akuisisi tersebut.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut telah membentuk kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland dan kawasan Arktik bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia menunjuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta utusan khusus Steve Witkoff untuk memimpin proses negosiasi.

Namun, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tidak untuk dinegosiasikan. Saat berbicara di Davos, Trump bersikeras ketertarikannya pada pulau tersebut semata-mata berkaitan dengan isu keamanan, meskipun ia mengakui adanya tantangan dalam mengakses sumber daya mineral di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pemerintahan Trump juga dilaporkan menyita sedikitnya tujuh kapal tanker minyak yang diduga melanggar blokade angkatan laut AS terhadap ekspor minyak Venezuela. Kapal-kapal itu disebut sebagai bagian dari “armada bayangan” yang mengangkut minyak di bawah rezim sanksi internasional.

Minyak yang disita kini berstatus aset beku. Para pakar hukum memperkirakan proses hukum untuk menentukan legalitas penyitaan dan kepemilikan aset tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun.

“Semuanya sangat kabur, sama halnya dengan rencana administrasi (Trump),” kata Direktur Maritime Law Center di Tulane University Law School, Martin Davies.

Data pelacakan TankerTrackers.com menunjukkan tanker-tanker tersebut tersebar di sejumlah perairan, termasuk Texas, lepas pantai Skotlandia, dan dekat Puerto Rico.

Read Entire Article
Politics | | | |