21 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membantah tuduhan Polri yang menuding kelompok separatis bersenjata tersebut sebagai dalang kerusuhan selama gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Puncak Jaya, Papua Tengah. Sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut menegaskan, tak ada ikut-ikutan dalam konflik berdarah antarpendukung calon kepala daerah (cakada) yang terjadi di wilayah Pegunungan Papua itu.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, kerusuhan yang terjadi selama gelaran pilkada di Puncak Jaya, adalah bukti sistem politik Indonesia yang diterapkan di Papua tak diterima oleh masyarakat asli. “Kami tegaskan, bahwa TPNPB tidak terlibat (dalam kerusuhan di Puncak Jaya). TPNPB tidak ada urusan dengan pilkada. Dan pilkada adalah program kolonial Indonesia di Tanah Papua,” kata Sebby melalui pesan singkatnya kepada Republika, di Jakarta, Ahad (6/4/2025).
Sebby juga mengingatkan Polri agar tak sembarangan mengarahkan telunjuknya ke TPNPB-OPM sebagai dalang kerusuhan. “Pernyataan polisi Indonesia, tidak bisa dibuktikan,” ujar dia.
Pada Sabtu (5/4/2025), Satgas Operasi Damai Cartenz merilis catatan tentang pelaksanaan Pilkada Puncak Jaya yang menelan korban jiwa. Kepala Operasi Damai Cartenz Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani menyampaikan, sepanjang 27 November 2024, sampai 4 April 2025 sedikitnya 12 orang meninggal dunia di Puncak Jaya dalam rangkaian kerusuhan antarpendukung Paslon 01 dan Paslon 02 Pilkada Puncak Jaya.
Selain memakan korban jiwa, kerusuhan antarpendukung paslon Yuni Wonda-Mus Kogoya Vs Paslon Miren Kogoya-Mendi Wonorengga tersebut juga mencatatkan angka korban luka-luka sebanyak 658 orang. Kerusuhan antarpendukung politik itu juga menyebabkan kerugian materil berupa dibakarnya rumah-rumah warga, fasilitas sarana umum, serta perkantoran desa.
“Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia, ratusan luka-luka, dan ratusan bangunan dibakar,” ujar Faizal dalam siaran pers, Sabtu (5/4/2025).
Dari rentetan kerusuhan antarpendukung politik tersebut, Satgas Damai Cartenz menuding kelompok separatis bersenjata turut menunggangi dengan melakukan aksi-aksi anarkistis. Bahkan dikatakan, salah satu korban jiwa dalam kerusuhan ditembak oleh pelaku yang diduga sebagai anggota kelompok separatis Papua Merdeka.
“Ini merupakan perhatian serius bersama, karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sengaja memanfaatkan situasi konflik guna melancarkan aksi-aksi (separatismenya),” ujar Faizal.
Dari hasil pendataan, kata Faizal, 12 meninggal dunia tersebut, delapan di antaranya berasal dari pendukung Paslon 01. Sedangkan empat meninggal dunia lainnya adalah para pendukung Paslon 02. Kedua paslon tersebut berebut kuasa dalam pilkada serempak di wilayah tersebut.
Kedua paslon tersebut sama-sama mengundang massa pendukung yang selama musim kampanye selalu berujung pada aksi-aksi saling serang fisik. Selain menelan korban jiwa, 653 yang mengalami luka-luka juga berasal dari kedua kubu.
Mereka yang mengalami luka-luka tersebut lantaran terkena senjata panah, sabetan benda tajam, dan lain-lain. Sebanyak 423 korban luka-luka berasal dari barisan pendukung Paslon 01. Sedangkan 230 korban luka-luka lainnya, adalah para pendukung Paslon 02.
Kata Brigjen Faizal, dari aksi saling serang kedua kubu selama pemilihan kepada daerah tersebut, juga membuat bangunan sarana dan prasarana umum menjadi sasaran kerusuhan. “Tercatat sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah, satu kantor Balai Kampung Trikora, satu kantor Distrik Irimuli, satu kantor partai politik, dan satu kantor balai Desa Pagaleme,” kata Faizal yang juga merupakan Wakapolda Papua itu.
