Profil Anggito Abimanyu, Calon Ketua LPS yang Didukung Purbaya

2 hours ago 2

loading...

Anggito Abimanyu masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menkeu. Foto/Dok

JAKARTA - Anggito Abimanyu masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Tercatat ada sebanyak lima nama calon Ketua LPS yang muncul, di antaranya Dwityapoetra Soeyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Agresius R Kardiman, Ferdinan Dwikoraja Purba, dan Anggito Abimanyu yang merupakan Wakil Menteri Keuangan.

Dalam jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selain itu, Anggito juga pernah menduduki posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

Anggito Abimanyu menduduki posisi Wamenkeu sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Ia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk salah satu dari tiga wamenkeu selain Suahasil Nazara dan Thomas A. Djiwandono.

Baca Juga: Purbaya Dukung Wakilnya Anggito Abimanyu Jadi Ketua DK LPS: Ya Udah Pindah Sana

Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Kemudian dia melanjutkan studi master di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1990. Selanjutnya menyelesaikan jenjang doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

Sebelum menjabat pimpinan tinggi Kemenkeu akhir tahun lalu, Anggito pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2006-2009. Kemudian Anggito dipilih untukmengisi salah satu pos Wamenkeu mendampingi Sri Mulyani, dan kini Purbaya Yudhi Sadewa per 8 September 2025 lalu.

Sebelum menjabat Wamenkeu, Anggito pernah dikabarkan menjadi pilihan untuk memimpin Badan Penerimaan Negara (BPN). Lembaga itu rencananya merupakan pecahan dari Kemenkeu yang mencakup otoritas pajak dan Bea Cukai.

Read Entire Article
Politics | | | |