3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah dinamika global yang tak menentu, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi target utama yang harus dicapai melalui pengelolaan anggaran yang presisi. Pemerintah dan parlemen kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu menggerakkan roda ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.
Fokusnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menyentuh sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat banyak.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
"Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ujar Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Secara fundamental, APBN berfungsi sebagai instrumen stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui alokasi belanja negara yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis dan penguatan sektor riil. Dengan mengucurkan dana pada proyek-proyek padat karya dan subsidi yang tepat sasaran, APBN mampu menciptakan multiplier effect yang meningkatkan konsumsi domestik serta menarik investasi baru. Stimulus ini menjadi mesin penggerak yang memastikan aliran modal tetap berputar, sehingga ekonomi tetap tumbuh meski berada di bawah tekanan ketidakpastian global.
Lebih lanjut, APBN juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang menjaga stabilitas daya beli masyarakat saat terjadi guncangan ekonomi. Melalui fungsi distribusi dan stabilisasi, anggaran negara digunakan untuk meredam inflasi dan memberikan bantuan kepada kelompok rentan, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai pilar utama ekonomi nasional. Oleh karena itu, DPR berkomitmen memastikan kebijakan fiskal tahun ini menjadi solusi nyata untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dan inklusif.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR RI akan mengarahkan perhatian pada pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas setiap Alat Kelengkapan Dewan. Hal ini bertujuan agar kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum serta mempercepat pembangunan nasional yang merata.
Pada masa sidang ini, DPR RI memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian publik, terutama ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatera serta wilayah lainnya. Selain itu, DPR juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru, serta memantau proses evakuasi WNI di negara-negara yang tengah dilanda konflik.
Isu penegakan hukum dan hak asasi manusia juga menjadi perhatian serius, termasuk proses reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan RI, hingga lembaga peradilan. Puan menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan secara adil tanpa adanya diskriminasi.
Agenda strategis lainnya meliputi penanganan kasus super flu di beberapa wilayah, peningkatan kesejahteraan pendidik, hingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026. DPR juga fokus melakukan evaluasi ketat terhadap pemberian izin pemanfaatan serta alih fungsi hutan guna menjaga kelestarian lingkungan.
Terakhir, Puan menyampaikan bahwa DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Satgas ini bertugas mengawasi fase rekonstruksi dan rehabilitasi agar berjalan lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen parlemen dalam memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja maksimal demi pemulihan wilayah terdampak bencana.
sumber : Antara
