7 hours ago
3
Para murid bersiap melakukan tes kesehatan saat penyelenggaraan simulasi kegiatan Sekolah Rakyat (Ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Program Sekolah Rakyat ala Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat bakal diisi 200 anak. Para siswa itu berasal dari keluarga tak mampu yang sudah terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat Idad Saadudin mengatakan, Sekolah Rakyat di wilayahnya akan diikuti jenjang sekolah menengah atas (SM) yang ditempatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang.
"Dan 100 peserta jenjang SMP (sekolah menengah pertama) ditempatkan di Sentra Wyata Guna Bandung di Cisarua," ujar Idad saat dihubungi, Kamis (10/7/2025).
Idad mengatakan, siswa Sekolah Rakyat yang sudah terdaftar itu merupakan hasil seleksi berdasarkan DTSEN Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Data yang masuk itu kemudian dilakukan verifikasi ke lapangan pendamping keluarga harapan.
Syaratnya, kata Idad, di antaranya pertama harus masuk ke dalam kategori miskin ekstrem atau desil 1 yang diprioritaskan. Kita kuotanya kurang dari 100 anak, maka akan diambil dari desil 2 atau miskin. "Tapi itu nanti terkonfirmasi dengan Kementerian Sosial. Untuk seleksinya itu didasari oleh data masyarakat miskin, kemudian setelah data itu muncul dan kami verifikasi," kata Idad.
Anak-anak itu, kata Idad, akan berada di asrama sampai mengikuti berbagai pembelajaran secara gratis karena biayanya ditanggung pemerintah. Ada pembelajaran mengenai kesamaptaan kedisiplinan agama olahraga, semua lengkap yang ada di kurikulum berasrama jadi pola sekolah berasrama. "Jadi sekolah ini berbasis asrama, dikelola langsung oleh Kemensos dari sarana prasarana, guru termasuk semua keperluan murid tersebut," katanya.
Sedangkan untuk jadwal dimulainya tahun ajaran perdana 2025/2026, kata Idad, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemensos RI. Sebab, Dinsos KBB hanya berwenang menyiapkan peserta didiknya. "Untuk pembelajaran, kami masih menunggu surat dari pusat khusunya Kemensos," kata Idad.
