1 hour ago
3
Oleh : Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah penderitaan yang belum berakhir di Gaza, wacana rekonstruksi mulai kembali mengemuka di panggung global. Berbagai master plan pembangunan ditawarkan dengan janji stabilitas, pemulihan ekonomi, dan modernisasi kawasan. Namun bagi umat Islam dan negara-negara Arab, rekonstruksi Gaza tidak boleh dipahami semata sebagai proyek pembangunan fisik. Ia adalah ujian moral, politik, dan solidaritas dunia Islam terhadap keadilan Palestina.
Salah satu gagasan yang ramai dibicarakan adalah master plan pembangunan Gaza yang dikaitkan dengan lingkaran Donald Trump dan Jared Kushner. Visi yang ditawarkan menempatkan Gaza sebagai kawasan modern berbasis investasi dan infrastruktur berskala besar. Namun persoalan mendasarnya terletak pada kerangka berpikir yang menyingkirkan akar masalah Gaza: pendudukan, blokade, dan penafian hak politik rakyat Palestina.
Rekonstruksi yang mengabaikan dimensi keadilan berisiko menjadi instrumen normalisasi ketidakadilan. Ketika Gaza diperlakukan sebagai ruang ekonomi semata, sementara penduduknya tidak ditempatkan sebagai subjek politik yang berdaulat, pembangunan justru dapat memperkuat kondisi yang selama ini menindas mereka. Dalam konteks ini, master plan tersebut secara implikatif selaras dengan kepentingan Israel untuk mengelola Gaza tanpa harus menyelesaikan persoalan hak dan kedaulatan rakyatnya.
Yang patut menjadi perhatian serius adalah sikap negara-negara Arab dan Muslim. Selama ini, dukungan terhadap Palestina sering kali kuat dalam pernyataan, namun lemah dalam posisi politik yang tegas. Dalam wacana rekonstruksi Gaza, negara-negara Arab dan Muslim seharusnya tidak sekadar berperan sebagai penyandang dana atau mitra teknis, tetapi sebagai penjaga prinsip keadilan dan kedaulatan Palestina.
Dunia Islam tidak boleh terjebak dalam skema rekonstruksi yang meminggirkan suara rakyat Gaza atau mengabaikan hak politik mereka. Bantuan pembangunan yang tidak disertai syarat penghormatan terhadap hak rakyat Palestina justru berisiko melegitimasi pengosongan struktural—di mana warga Gaza tersingkir secara perlahan melalui mekanisme ekonomi dan kebijakan, bukan melalui pengusiran terbuka.
Negara-negara Arab dan Muslim memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk memastikan bahwa rekonstruksi Gaza berjalan di atas prinsip yang jelas: tidak ada pembangunan tanpa keadilan, tidak ada stabilitas tanpa kedaulatan, dan tidak ada pemulihan tanpa partisipasi rakyat Gaza sendiri. Sikap ini penting agar rekonstruksi tidak berubah menjadi proyek teknokratis yang memutus hubungan Gaza dengan identitas, sejarah, dan perjuangan politiknya.
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada potensi sumber daya alam di wilayah Gaza, termasuk di lepas pantainya. Tanpa posisi politik yang tegas dari dunia Islam, sumber daya tersebut berisiko dikuasai pihak luar, sementara rakyat Gaza tetap terperangkap dalam kemiskinan dan ketergantungan. Rekonstruksi yang adil harus memastikan bahwa kekayaan alam Gaza digunakan untuk kepentingan rakyat Palestina, bukan menjadi bagian dari transaksi geopolitik.
Pada akhirnya, Gaza tidak hanya membutuhkan bangunan baru, tetapi keberpihakan yang nyata. Dunia Islam diuji bukan oleh seberapa besar dana yang dikumpulkan, melainkan oleh keberanian untuk menolak rekonstruksi yang mengabaikan keadilan. Tanpa sikap politik yang jelas dari negara-negara Arab dan Muslim, master plan apa pun berisiko menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.
Rekonstruksi Gaza harus menjadi jalan pemulihan martabat dan hak rakyat Palestina, bukan penutup luka yang menenangkan nurani sementara ketidakadilan terus berlanjut.
