loading...
Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Rais Aam PBNU segera menggelar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Foto/Istimewa
CIREBON - Forum Bahtsul Masail para Kiai se-Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Rais Aam PBNU segera menggelar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu merupakan hasil dari Forum Bahtsul Masail yang membahas permasalahan di PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon.
Forum tersebut diikuti para kiai muda di antaranya; KH. Muhammad Shofy, KH. Ahmad Ashif Shofiyullah, KH. Nanang Umar Faruq. Selain itu, KH. Ghufron, KH Abdul Muiz Syaerozi, KH Jamaluddin Muhammad, KH. Ahmad Baiquni, KH. Mukti Ali, KH. Muchlis, KH. Asnawi Ridwan, KH. Roland Gunawan, Ustadz Ahmad Subhan, Ustadz Muhammad Sirojuddin, KH. Khozinatul Asror, dan puluhan kiai muda lainnya.
Selain membahas soal pemberhentian jabatan Ketua Umum PBNU KH Cholil Yahya Staquf atau Gus Yahya juga dibahas pemberhentian semua pengurus yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam korupsi kuota haji. Pengasuh Pesantren Kempek Kiai Muhammad Shofi Bin Mustofa Aqiel mengatakan, Forum Bahtsul Masail berhasil merumuskan landasan keagamaan percepatan muktamar PBNU.
Baca juga: Kiai Jabar-DKI Gelar Forum Bahtsul Masail Bahas Pengurus PBNU Jadi Tersangka Korupsi
"Para kiai menyuarakan percepatan Muktamar, tujuannya agar NU lepas dari jaringan zionisme dan keluar dari lingkaran korupsi yang sedang ditangani KPK dari beberapa oknum petinggi PBNU dan nama baik NU segera pulih kembali dengan cepat. Percepatan muktamar dibahas dengan menggunakan narasi argumentasi keagamaan,” katanya, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, alasan pelaksanaan muktamar harus dipercepat berlandaskan pada kaidah fikih yakni, Dar` al-mafasid muqaddam ‘ala jabl al-mashalih yakni menolak kerusakan harus diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan. Adapun mafsadat (kerusakan) yang sedang berlangsung harus segera dihindari.
Dengan percepatan muktamar, kata Kiai Shofi, kepemimpinan PBNU saat ini tidak lagi efektif sejak dipecatnya Gus Yahya sebagai ketum secara tidak terhormat oleh Rais Aam dan Syuriyah karena terindikasi melakukan tata kelola keuangan organisasi yang tidak sesuai syariat dan Undang-Undang.
