2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah serius memanfaatkan bonus demografi agar menjadi motor pembangunan, bukan sumber masalah sosial dan ekonomi. Kunci keberhasilannya terletak pada kesiapan kebijakan daerah dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan kerja.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) BKKBN Budi Setiyono dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Bangga Kencana, di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Budi mengatakan Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045, namun peluang itu dibarengi risiko besar jika struktur penduduk tidak dikelola dengan tepat. “Bangsa kita menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi,” kata Budi dalam siaran pers.
Menurut Budi, salah satu tantangan utama adalah bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan ekonomi jika disertai kualitas sumber daya manusia dan lapangan kerja yang memadai.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 284,44 juta jiwa. Sebanyak 68,95 persen berada pada usia produktif, sedangkan 31,05 persen tergolong usia tidak produktif.
Rasio ketergantungan diperkirakan 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk nonproduktif. Angka ini menjadi peluang pertumbuhan ekonomi jika diiringi kebijakan yang tepat.
Namun Budi mengingatkan, bonus demografi juga menyimpan ancaman jika tidak dikelola serius. Sekitar 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, sementara hanya 41 persen bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial memadai.
“Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah,” katanya. Kondisi ini berisiko memicu masalah sosial jangka panjang.
Budi menekankan kualitas SDM sebagai faktor penentu. Pendidikan karakter, keterampilan digital, dan kompetensi teknis dinilai harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ia mendorong pemerintah daerah memiliki kecerdasan demografi agar pertumbuhan penduduk sejalan dengan kemampuan fiskal dan layanan publik. “Pemda harus mampu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan. Jangan sampai penduduk banyak, tapi pengangguran juga meningkat,” ujarnya.
Secara nasional, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. BPS mencatat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta penduduk.
Meski demikian, Budi menyoroti ketimpangan antarwilayah yang masih tinggi, terutama di perdesaan dan wilayah terluar. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
Untuk memperkuat kesiapan daerah, pemerintah mengalokasikan DAK Non Fisik Program Bangga Kencana 2026 sebesar Rp1,99 triliun. Anggaran ini turun 38 persen dibandingkan 2025.
Dana tersebut difokuskan pada penguatan tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan KIE, pelayanan keluarga berencana, serta peningkatan kapasitas SDM, termasuk pencegahan dan penurunan stunting. Target nasional penurunan stunting 2026 ditetapkan sebesar 18,8 persen.
Budi juga mengingatkan bonus demografi bersifat sementara karena Indonesia mulai memasuki fase penuaan penduduk. Proporsi penduduk lanjut usia saat ini telah mencapai sekitar 11–12 persen dan diperkirakan terus meningkat.
Menurutnya, kondisi ini menuntut kesiapan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, serta skema pensiun dan pemberdayaan ekonomi. Agenda daerah dinilai akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” kata Budi.
