3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat terkendala masalah lahan. Pemdes setempat yang ditugaskan mencari lahan pun semula membidik bangunan SMPN 1 Sindangkerta.
Opsi membongkar dua ruang kelas dan ruang guru, ruang tata usaha, kepala sekolah, dapur serta kamar kecil itu sempat ramai setelah Pemdes Sindangkerta kesulitan menyiapkan lahan refresentatif seluas 1.000 meter persegi untuk membangun gerai koperasi. Lahan lainnya yang berada di Gunung Sangar hasil peninjauan dinilai tidak strategis.
"Ada tanah Gunung Sangar hasil tinjauan tidak strategis, tidak cocok karena di hutan. Kebutuhannya 1.000 meter persegi hanya gerai saja," kata Kepala Desa Sindangkerta, Eli saat dihubungi, Senin (12/1/2026).
Pihaknya akhirnya mengusulkan lahan milik desa yang dijadikan beberapa bangunan SMPN 1 Sindangkerta agar dibangun untuk gerai KDMP, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Keinginan pendirian gerai itu lantaran pihaknya sudah mendaftarkan pembangunan untuk base 2 atau gelombang kedua.
Untuk dibangun setelah pendaftaran itu, pemerintah pusat mensyaratkan agar lahan yang digunakan tidak bermasalah apalagi bersengketa. Sehingga pihaknya akhirnya mengajukan lahan yang sudah didirikan sejumlah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar mengajar siswa agar dialihkan menjadi koperasi.
"Desa hanya mengajukan itu karena hanya punya itu saja. Kebetulan yang diajukan itu masih dipakai ruangan kelas 2, ada wc, tata usaha, ada berapa ruangan lagi. Itu tanah kas desa," ujar Eli.
Pihaknya tentu saja berkoordinasi dengan sekolah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Karena pada dasarnya Eli tak ingin pembangunan koperasi ini mengganggu aktivitas di sekolah. Namun di satu sisi, pihak desa sejauh ini tak punya opsi lain untuk membangun gerai koperasi.
Pemerintah desa meminta sekolah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan dan Pemkab Bandung Barat untuk tukar guling tanah. Dengan mekanisme itu, pemerintah desa dan sekolah sama-sama mengajukan permohonan agar ada lahan pengganti untuk lahan sekolah berstatus tanah desa itu. Dengan begitu, tanah desa masih bisa dipakai sekolah.
Namun opsi tukar guling itu kandas karena Pemdes Sindangkerta tak punya opsi lahan lain untuk membangun gerai koperasi. Lebih dari sekali pertemuan pun dilakukan Pemkab Bandung Barat hingga DPRD KBB untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Pertemuan terakhir difasilitasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir. Dalam kesempatan itu, solusi untuk lahan gerai Koperasi Desa Merah Putih masih buntu. Namun penekanannya kegiatan sekolah harus tetap berjalan dan pembangunan koperasi pun akan tetap dilanjutkan.
"Hasil mediasi kemarin intinya sekolah berjalan, koperasi juga berjalan. Kami masih menunggu solusi untuk lahan buat koperasi," ucap Eli.
Dia meyakini keberadaan koperasi ini nantinya akan memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Selain menyediakan komoditas pangan dengan harga terjangkau hingga apotek, keberadaan simpan pinjam juga diharapkan mengikis praktik bank emok atau bank keliling.
"Bisa meningkatkan kesejahteraan karena di situ jual sembako harga terjangkau, memudahkan belanja dan sebagainya. Ada juga simpan pinjam yang sedikitnya bank emol bisa diberantas," kata dia.
