2 weeks ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, ACEH -- Sudah lebih dari satu bulan sejak terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Namun, hingga kini dampak dari bencana besar yang terjadi pada akhir November 2025 itu masih sangat jelas dirasakan warga hingga awal Januari 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, mengakui kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya masih lumpuh. Tak hanya itu, ia menyebut, pelayanan pemerintahan kepada warga juga masih dalam status yang sama akibat bencana.
"Kondisi Aceh Tamiang yang hari ini, baik dari sisi pemerintahan, ekonomi masyarakat, ini boleh dibilang lumpuh," kata dia di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Aceh Tamiang, ketika Republika berkunjung bersama Baznas, Senin (5/1/2026).
Pernyataan Syuibun bukan mengada-ada. Kondisi mayoritas wilayah Aceh Tamiang memang masih berserakan hari itu. Sisa-sisa lumpur akibat banjir bandang belum sepenuhnya hilang. Bukan hanya di rumah warga, kondisi penuh lumpur juga masih terlihat di Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Sementara di jalan-jalan, debu pekat sisa lumpur yang tergilas lalu lalang roda kendaraan terus berterbangan. Di sisi jalan, sejumlah warga juga masih ada yang meminta-minta bantuan dari pengendara yang melintas.
Kondisi berantakan juga tampak jelas terlihat dari rumah-rumah warga yang berada di pinggir jalan utama. Di rumah-rumah itu, sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir bandang belum sepenuhnya hilang. Di sudut lain wilayah itu bahkan lebih parah. Rumah-rumah warga banyak yang hanyut terbawa banjir bandang.
Syuibun menilai, bencana yang terjadi di Aceh Tamiang akhir November silam sangat signifikan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, lebih dari 74 ribu warga di Aceh Tamiang harus mengungsi akibat bencana itu.
Syuibun menambahkan, dari total 12 kecamatan yang ada di Aceh Tamiang, seluruhnya terdampak bencana. Hanya ada beberapa desa yang tak terdampak banjir bandang yang terjadi.
"Sebagai gambaran peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 November yang lalu, 12 kecamatan itu semuanya kena. Hanya ada desa-desa tertentu yang tidak kena, tapi mayoritas (kena). Dari 216 kampung atau desa, 209 terdampak semuanya katanya. Jadi rata," kata dia.
Akibat bencana yang terjadi secara merata itu, banyak kantor pemerintah di Aceh Tamiang yang terdampak. Akibatnya, pelayanan pemerintah kepada warga sempat terhenti total karena tidak adanya kantor dan petugas karena ikut terdampak.
Syuibun mengatakan, pelayanan administrasi pemerintahan di Aceh Tamiang yang sudah kembali berjalan bisa dihitung dengan jari. Beberapa layanan yang sudah bisa berjalan kembali adalah RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sejumlah layanan itu memang diprioritaskan lantaran sangat penting bagi warga. Mengingat, banyak warga yang butuh pelayanan kesehatan hingga pencatatan sipil setelah terdampak banjir bandang karena data kependudukannya mereka sudah hilang semua.
Menurut dia, baru sejumlah dinas itu yang bisa kembali memberikan pelayanan di Aceh Tamiang. "Yang lain belum sama sekali, termasuk Kantor Bupati," kata Syuibun.
