Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Tolak Akhiri Karier Politiknya

1 hour ago 2

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menantikan dan berharap permohonan pengampunannya agar terbebas dari dakwaan korupsi dikabulkan Presiden Israel Isaac Herzog. Para pemimpin oposisi Israel telah meminta Herzog tak memberikan pengampunan kepada Netanyahu, kecuali jika pemimpin Partai Likud itu bersedia keluar dari dunia politik.

Dalam wawancara dengan media pada Ahad (7/12/2025), seorang reporter bertanya kepada Netanyahu soal apakah dia akan menyudahi karier politiknya jika memperoleh pengampunan dari Presiden Israel. "Tidak," ujar Netanyahu singkat merespons pertanyaan tersebut, dikutip laman Al Arabiya.

Di Israel, pengampunan biasanya diberikan hanya setelah proses hukum selesai dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Tidak ada preseden untuk memberikan pengampunan di tengah persidangan. Saat ini Netanyahu masih menjalani persidangan dalam tiga kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjeratnya.

Sebelumnya pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua Partai Yesh Atid, Yair Lapid, telah menyuarakan penolakan pemberian pengampunan kepada Netanyahu. "Saya memohon kepada Presiden Herzog, Anda tidak dapat memberikan pengampunan kepada Netanyahu tanpa pengakuan bersalah, menunjukkan penyesalan, dan segera mengundurkan diri dari kehidupan politik," ucapnya lewat akun X resminya, dikutip laman Middle East Monitor, 1 Desember 2025 lalu.

Pemimpin oposisi senior Israel lainnya dari Partai Demokrat, Yair Golan, turut menentang pemberian pengampunan kepada Netanyahu. "Hanya orang bersalah yang meminta pengampunan. Setelah delapan tahun persidangan, dan ketika kasus-kasus yang menjeratnya belum juga selesai, Netanyahu meminta pengampunan," ujarnya.

"Satu-satunya kesepakatan yang mungkin adalah Netanyahu bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, meninggalkan politik, dan membebaskan rakyat serta negara. Hanya dengan cara inilah persatuan nasional akan tercapai," tambah Golan.

Pada 30 November 2025 lalu, Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel. Menurut Netanyahu, kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah lama membelitnya telah memecah belah Israel.

"Ini akan ditangani dengan cara yang paling benar dan tepat. Saya akan mempertimbangkan hanya kepentingan terbaik Negara Israel dan masyarakat Israel," kata Presiden Israel Isaac Herzog dalam sebuah pernyataan pada 1 Desember 2025 lalu merespons permintaan pengampunan Netanyahu.

Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyurati Presiden Isaac Herzog. Dalam surat tersebut, Trump meminta Herzog menberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tengah menjalani proses peradilan karena dugaan keterlibatannya dalam tiga kasus korupsi berbeda.

"Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu," demikian pernyataan yang dirilis Kantor Kepresidenan Israel pada 12 November 2025 lalu, dikutip laman TRT World.

Dalam suratnya kepada Herzog, selain memohonkan pengampunan, Trump turut memuji kepemimpinan Netanyahu saat Israel menghadapi perang. "Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang," kata Trump.

Trump, tanpa memaparkan dasar yang jelas, berpendapat bahwa terdapat motif politik di balik proses peradilan terhadap Netanyahu. "Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel, saya yakin bahwa 'kasus' terhadap Bibi (sapaan Netanyahu) ini adalah penuntutan yang politis dan tidak beralasan," ujarnya.

Dalam keterangan yang dirilis Kantor Kepresidenan Israel, Herzog disebut sangat menghormati Trump. Herzog pun menyampaikan apresiasi atas dukungan teguh Trump untuk Israel.

"Selain itu, dan terlepas dari ini, siapa pun yang mengajukan pengampunan Presiden, harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Kantor Kepresidenan Israel.

Read Entire Article
Politics | | | |