2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu tiga bulan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rotasi pejabat disiapkan sebagai opsi apabila tidak terlihat perbaikan, termasuk hingga level kantor wilayah.
Purbaya mengatakan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan ia akan memfokuskan perhatian pada pembenahan kinerja kedua direktorat tersebut, terutama dengan memastikan perbaikan dimulai dari pejabat di level bawah agar bekerja lebih bersih dan efisien.
“Untuk saat ini belum. Dua sampai tiga bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai. Memastikan mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ia menegaskan, evaluasi akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan. Jika tidak ada kemajuan, rotasi pejabat akan kembali dilakukan. “Saya lihat tiga bulan ke depan seperti apa. Kalau tidak ada progres, saya kocok ulang lagi,” kata dia.
Menurut Purbaya, pembenahan diarahkan pada praktik di lapangan yang masih terjadi, termasuk aktivitas usaha tanpa pemenuhan kewajiban pajak yang melibatkan aparat. Rotasi, kata dia, tidak akan berhenti di level pusat jika pelanggaran serupa masih ditemukan di daerah.
“Kalau itu masih ada, setelah tiga bulan masih ada, saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwil. Dua-duanya berlaku,” kata Purbaya.
Purbaya menekankan pembenahan pajak dan bea cukai penting karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas nasional dan persepsi global terhadap kinerja penerimaan negara. “Kinerja dua ini memang berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional. Anda lihat Moody’s menyebut ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien,” tuturnya.
Ia memastikan tidak akan berkompromi dalam evaluasi yang akan dilakukan pada pertengahan tahun. “Di pertengahan tahun saya akan evaluasi semua kinerja pajak dan bea cukai. Saya tidak akan kompromi. Di situ pembuktian. Kalau hasilnya jelek, ya sudah saya kocok ulang,” ungkapnya.
Ihwal pengungkapan praktik operasi gelap, Purbaya menjelaskan keberadaan safe house menjadi bagian dari modus yang sudah lama diketahui, namun baru dibuka ketika waktunya dinilai tepat. “Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, tidak terdeteksi siapa pun. Telepon seluler juga tidak boleh masuk,” ujarnya.
Purbaya bahkan mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa tahun lalu, namun hanya sedikit pihak yang mengetahuinya. “Saya pikir sudah lama itu. Saya sudah tahu beberapa tahun lalu ada safe house, tapi memang belum saatnya dibuka. Hanya sedikit orang saja yang tahu,” katanya.
