15 hours ago
5
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto (kiri).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyampaikan bakal menindak tentara yang terlibat premanisme berkedok Organisasi Masyarakat (ormas). TNI tak ingin tentara menyalahgunakan tugas dan fungsinya.
Yusri mengatakan, Puspom TNI dalam kapasitas menindak tentara bermasalah. Sedangkan kalau ada preman dari unsur masyarakat sipil, maka yang menindak tetap polisi.
"Nah tentunya terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka (preman) tentunya orang sipil ya nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani," kata Yusri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).
Yusri menjamin Puspom TNI bekerja sama dengan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Salah satu bentuknya operasi bersama Kantibmas.
"Terkait dengan tadi masalah ormas ya intinya kita tetap tujuannya adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Ya selalu kita bersama-sama dengan Polri untuk menjaga Kantibmas (keamanan ketertiban masyarakat)," ujar Yusri.
Yusri juga menyebut Puspom TNI menggunakan hasil pengumpulan informasi intelijen guna mencegah aksi preman berkedok ormas.
"Memang ada fungsi di sini adalah litpamvit. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain. Dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisis untuk dilakukan pencegahan-pencegahan," ujar Yusri.
Diketahui, Pemerintah membuka ruang pengaduan masyarakat lewat Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Langkah ini diklaim upaya memberantas premanisme dan ormas yang menghambat iklim investasi di Tanah Air.
"Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu," kata Menko Polkam Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025) malam.
