Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump meninggalkan Gedung Putih di Washington, D.C. pada 25 November 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25 persen terhadap semua negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran.
“Berlaku serta-merta, negara mana pun yang masih berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif sebesar 25 persen atas seluruh aktivitas bisnis yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat,” kata Trump melalui Truth Social.
“Keputusan ini bersifat final dan mengikat,” ujarnya menambahkan. Meski demikian, hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai mekanisme tarif impor yang baru diumumkan tersebut.
Di tengah Trump yang terus mengulang ancamannya akan menyerang Iran jika Teheran menggunakan kekuatan berlebihan dalam meredam protes, pernyataan terbaru itu muncul hanya beberapa jam setelah Gedung Putih menyatakan Trump “tertarik” untuk menjajaki jalur diplomasi dengan Iran.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump “tidak takut” untuk benar-benar melakukan apa yang ia ancam, termasuk mengerahkan kekuatan militer terhadap target-target di Iran jika para pengunjuk rasa diserang oleh aparat keamanan.
Namun demikian, Leavitt menegaskan Trump tetap memilih langkah diplomasi sebagai opsi awal dalam menyikapi ketegangan dengan Iran.
“Satu hal yang sangat dikuasai Presiden Trump adalah menjaga semua opsinya tetap terbuka. Ketika serangan udara menjadi salah satu dari banyak opsi yang tersedia bagi Presiden, diplomasi tetap menjadi pilihan pertama,” kata Leavitt.
Menurut juru bicara Gedung Putih tersebut, pernyataan yang disampaikan otoritas Iran di ruang publik “berbeda dengan pesan yang diterima pemerintah Amerika Serikat secara privat”. Karena itu, Presiden Trump disebut memiliki ketertarikan untuk mendalami pesan tersebut lebih lanjut.
“Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa ia tidak takut menggunakan opsi militer jika dan ketika dianggap perlu, dan tidak ada pihak yang lebih memahami hal itu selain Iran,” ucap Leavitt.
Diketahui, unjuk rasa pro-pemerintah berlangsung di sejumlah wilayah Iran pada Senin, di tengah gelombang protes anti-pemerintah akibat memburuknya kondisi ekonomi yang telah berlangsung selama 16 hari terakhir.
sumber : ANTARA

2 hours ago
3














































