14 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Ngobrol Antrikorupsi (Ngopi) pada Selasa (6/5). Dalam kesempatan itu, adik ipar Raffi Ahmad meminta KPK untuk memantau Pemkab Bandung Barat.
Sebab, Bandung Barat memiliki jejak kelam usai tiga kepala daerah sebelumnya di Bandung Barat harus berurusan dengan KPK karena terlibat kasus korupsi. Mulai dari mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, disusul suksesornya Aa Umbara, ditutup oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat yakni Arsan Latif.
"Tentunya kami ingin terus bersinergi dengan KPK, karena kita ingin pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi yang transparan. Karena saya tidak ingin ada korupsi di Bandung Barat untuk keempat kalinya dan saya ingin membuat rekor baru pemerintahan yang bersih," ujar Jeje di Pemkab Bandung Barat.
Bersama Asep Ismail sebagai Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang lebih transparan dan bersih dari prilaku korupsi. Dia mengklaim capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) di KBB kini mengalami perbaikan.
"InsyaAllah di pemerintahan Jeje-Asep akan lebih meningkat lagi dan mengikutsertakan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi atau membuat laporan bila menemukan sesuatu, bertukar informasi," kata Jeje.
Sementara itu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada KPK, Wawan Wardiana mengatakan pejabat di Bandung Barat, termasuk Bupati Bandung Barat yang saat ini menjabat, Jeje Ritchie Ismail harus belajar agar tak terjerembab pada kesalahan yang sama.
"Ketika mendengar Bandung Barat, memang ada sesuatu yang kurang baik. Hattrick ya untuk korupsi, maka pejabat KBB harus belajar jangan sampai kejeblos lagi," kata Wawan.
Wawan mengatakan jika ada unsur kesengajaan dalam tindak korupsi yang dilakukan pejabat sebelumnya, hal itu mesti dihilangkan guna memutus maya rantai korupsi di Bandung Barat. "Kalau menang ada ketidaktahuan, ya kita sama-sama awasi. Tapi kalau memang karena kesengajaan, itu harus segera dihilangkan dan dihentikan. Jangan sampai terulang," kata Wawan.
Ia mengingatkan Bupati Jeje untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi potensi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun anak buahnya kelak. Keterlibatan masyarakat jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah.
"Makanya tadi disampaikan harus memberi ruang pada masyarakat agar terlibat mengawasi KBB, dalam hal ini mencegah korupsi. Jadi tidak bisa dilakukan cuma oleh bupati, inspektorat, atau lembaga KPK saja," kata Wawan
