2 weeks ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDIP menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana utama penyaluran kedaulatan rakyat sekaligus fondasi legitimasi kepemimpinan. Karena itu, keterlibatan langsung rakyat dalam proses pemilu, termasuk pilkada, dinilai memiliki nilai moral dan etika yang tidak bisa diabaikan.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan pemilu tidak semata-mata soal memenangkan kontestasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun pemerintahan yang kuat dan berlegitimasi.
“Pada prinsipnya kami memahami pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan hak kedaulatan rakyat. Di dalam pemilu, terbangun legitimasi moral yang kuat antara pemimpin dan rakyat sebagai sumber kepemimpinannya. Pemilu itu tidak hanya soal how to win, tetapi juga how to govern. Maka ikatan moral dan etika antara pemimpin dengan yang dipimpin sangatlah penting sebagai suatu modal,” kata Aryo saat dihubungi Republika, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, ikatan moral dan etika antara pemimpin dan rakyat merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, pemilu langsung memungkinkan terbangunnya koneksi dan bonding antara pemimpin dan yang dipimpin.
Terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui pemilu tak langsung atau lewat DPRD, Aryo menilai persoalan politik uang tidak serta-merta hilang dengan perubahan mekanisme. Ia menilai tidak ada jaminan praktik serupa tidak terjadi dalam ruang lingkup yang berbeda jika pilkada dilakukan oleh DPRD.
“Justru rakyat akan semakin kesulitan mengakses langsung prosesnya dan membuka ruang bagi jenis-jenis campur tangan kekuasaan,” katanya.
Meski demikian, PDIP menyatakan menghormati pandangan partai politik lain yang mewacanakan opsi tersebut. Namun, dalam hal penyelesaian masalah pemilu, PDIP berpandangan masih banyak langkah perbaikan yang dapat dilakukan tanpa mengurangi keterlibatan rakyat.
“Kami menghormati dan dapat memahami pandangan berbagai partai politik lain yang mewacanakan hal tersebut. Tetapi dalam soal cara mengatasi masalahnya, kami menganggap masih ada banyak cara lain untuk memperbaiki pemilu kita tanpa mengurangi keterlibatan rakyat,” katanya.
Aryo menyebut tentunya ada opsi langkah yang perlu dibenahi perbaikan pemilu tanpa mengurangi keterlibatan masyarakat.
“Misalnya melalui perbaikan terus-menerus proses rekrutmen dan kaderisasi partai, penegakan kepastian hukum yang berkeadilan di dalam pemilu, dan peningkatan tata kelola kelembagaan partai politik,” katanya.
