5 hours ago
5
Ilustrasi warha berharap mendapatkan air bersih.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah warga di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi. Fasilitas penyaluran air bersih untuk mandi di Pulau Kelapa disebut mengalami kerusakan sejak sebulan terakhir.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta terkait keluhan warga di Pulau Kelapa. Menurut dia, pihaknya akan segera melakukan perbaikan fasilitas itu agar warga tidak lagi kesulitan air bersih.
"PAM Jaya nanti akan melakukan perbaikan," kata dia dikutip Republika, Sabtu (5/7/2025).
Diketahui, penyaluran air bersih untuk kebutuhan mandi warga di Pulau Kelapa menggunakan teknologi pemurnian air laut menjadi air tawar dengan proses osmosis balik atau sea water reverse osmosis (SWRO). Air bersih untuk mandi itu disalurkan ke setiap rumah warga di Pulau Kelapa.
Arief menjelaskan, fasilitas itu masih merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Menurut dia, aset utu belum diserahkan kepada PAM Jaya. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA agar segera melakukan pengalihan aset kepada PAM Jaya.
"Ini administrasinya harus diselesaikan karena supaya tidak terjadi temuan, tapi kronologi kemanusiaan akan kami nomer satukan. Jadi segera akan kami lakukan tindakan," ujar dia.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jakarta. Rencananya, pihaknya akan mulai melakukan penanganan untuk mengatasi masalah tersebut pada Senin (7/7/2025) pekan depan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov Jakarta harus segera turun tangan mengatasi masalah tersebut. Pendistribusian air bersih harus dilakukan dengan cepat untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu dilakukan pembangunan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan seperti desalinasi atau pengolahan air hujan.
"Warga di pulau punya hak yang sama atas layanan dasar. Jangan sampai mereka terus merasa dianaktirikan hanya karena tinggal di luar daratan Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi wartawan.
