loading...
LAN perkuat kapasitas tata kelola pemerintahan nasional dan daerah untuk mempercepat pencapaian target SDGs 2030. Foto/istimewa
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) perkuat kapasitas tata kelola pemerintahan nasional dan daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian target SDGs 2030.
Upaya memperkuat tata kelola tersebut terungkap dalam Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Kegiatan yang digelar LAN bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation ini diikuti oleh 44 peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media.
Baca juga: LAN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor melalui Akademi Pengentasan Kemiskinan di Probolinggo
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030. Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70% target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka stunting yang masih 21,5%, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Agus menjelaskan kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs. Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.
