REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow pada hari ini waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Abbas menegaskan bahwa Israel adalah dalang utama di balik kehancuran Jalur Gaza.
"Kami, Tuan Presiden, sudah sangat menderita di tanah Palestina kami, seperti yang Anda ketahui dengan baik, selama penjajahan Israel, yang telah menyebabkan kehancuran di Jalur Gaza dan di Tepi Barat Yerusalem," ujar Mahmoud Abbas selama pertemuan dengan Putin di Moskow, Rusia, pada Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, skala kehancuran yang terjadi di Jalur Gaza sangat dahsyat. Bukan hanya nyaris seluruh infrastruktur di sana porak poranda. Hal yang lebih memilukan ialah ratusan ribu penduduk sipil setempat gugur akibat serangan militer zionis. Banyak di antara korban jiwa itu adalah anak-anak dan bayi.
"Saya ingin memberikan beberapa data. Jumlah korban tewas dan terluka di Jalur Gaza telah mencapai 260 ribu orang. Ada lagi ribuan orang lainnya yang terluka di Tepi Barat. Skala kehancurannya begitu dahsyat. Jalur Gaza hampir hancur total. Sebanyak 85 persen infrastruktur hancur," katanya memaparkan.
Pada Desember 2025 lalu, Presiden Abbas menyampaikan, pendirian negara Palestina yang merdeka adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Ia menegaskan, rakyat Palestina melangkah dengan mantap menuju kebebasan dan kemerdekaan.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Palestina, WAFA, Abbas menekankan terwujudnya negara Palestina yang berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ia juga mendesak pemulangan para pengungsi yang sesuai dengan resolusi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab.
Dewan 'perdamaian'
Sementara itu, di Davos, Swiss, pada hari ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian. Dalam kesempatan itu, Trump didampingi antara lain Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sejak awal diwacanakan, “Dewan Perdamaian” ini sudah menjadi kontroversial, terutama dalam kaitannya dengan Jalur Gaza, Palestina. Trump dalam berbagai pernyataan mengeklaim, Dewan Perdamaian dibentuk sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang setelah gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Meski demikian, versi rancangan piagam tersebut mengungkapkan bahwa mandatnya jauh melampaui Gaza. Akan ada kewenangan kepada badan tersebut untuk campur tangan dalam konflik global. Washington disebut-sebut tetap memegang kendali penuh atas keanggotaan dan persetujuan akhir.
Keanggotaan permanen dilaporkan harus membayar biaya setidaknya 1 miliar dolar AS, dengan pengecualian bagi negara bagian yang memberikan kontribusi keuangan dimuka yang lebih besar.
Dalam pidatonya yang berdurasi hampir 20 menit di Davos, Trump mengeklaim bahwa pemerintahannya telah “mempertahankan gencatan senjata di Gaza,” memberikan “bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang mencapai rekor tertinggi,” dan bahwa warga Palestina di Gaza tidak lagi kelaparan.
sumber : Antara

1 hour ago
3














































