2 hours ago
5
Hilangnya independensi Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan akan menghapus mekanisme “rem dan gas” dalam pengelolaan ekonomi nasional. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kwee, menegaskan pemisahan wewenang antara pemerintah (fiskal) dan bank sentral (moneter) merupakan hal mutlak demi menjaga kesehatan iklim investasi. Hilangnya independensi Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan akan menghapus mekanisme “rem dan gas” dalam pengelolaan ekonomi nasional.
“Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, bank sentral menjalankan kebijakan moneter. Kalau fiskal ngegas, moneter harus ngerem supaya ekonomi tidak overheating, tidak terjadi bubble, dan tidak berujung resesi,” ujar Hans dalam Edukasi Wartawan terkait Arah IHSG di Tengah Tensi Geopolitik dan Potensi Bubble AI yang digelar secara daring, Jumat (23/1/2026).
Hans menyoroti risiko fatal jika kebijakan moneter disetir untuk kepentingan politik atau fiskal semata. Jika fungsi kontrol ini hilang, bank sentral berpotensi kehilangan kredibilitas di mata pasar.
“Kalau bank sentral berada di bawah kendali pemerintah, bank sentral bisa menjadi alat pencetakan uang dan risiko resesi meningkat,” tegasnya.
Terkait respons investor asing terhadap isu pergantian pejabat BI, Hans menilai pasar tidak sekadar termakan isu, melainkan menuntut bukti kinerja. Ada dua indikator utama yang menjadi perhatian investor asing saat ini, yakni disiplin anggaran dan kemandirian kebijakan suku bunga.
“Kita harus ada pembuktian. Pertama, defisit harus terkendali, kemudian BI harus tetap independen,” kata Hans.
Selain isu independensi, strategi kebijakan BI ke depan juga menjadi sorotan. Hans menyarankan fokus bank sentral sebaiknya diarahkan pada percepatan dampak kebijakan ke sektor riil, bukan sekadar pemangkasan suku bunga secara agresif tanpa perhitungan matang.
“BI perlu mendorong agar transmisi di sektor riil lebih cepat, sehingga bunga kredit bergerak turun,” ujarnya.
