2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan patroli emisi dengan menghentikan sejumlah sumber pencemar di kawasan industri Jabodetabek. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara menjelang musim kemarau.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani mengatakan, kualitas udara Jabodetabek kerap memburuk saat memasuki musim kemarau. Pemerintah meminta dunia usaha lebih tertib dalam pengelolaan lingkungan.
“Kami melakukan patroli emisi dimana kami memantau emisi pelaku-pelaku usaha, kemudian kami identifikasi secara visual, kemudian kami melakukan pendalaman dari sumber-sumber emisi tersebut, dan melakukan penghentian sumber emisi asap yang hitam dan kecoklatan,” kata Ridho Sani, Kamis (22/1/2026).
Ridho Sani menyebut KLH telah memasang 131 alat pemantau kualitas udara di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan terus ditambah. KLH juga menggandeng pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memperluas sistem pemantauan.
Di wilayah Jabodetabek, KLH mengoperasikan 17 stasiun pemantau kualitas udara yang akan terus ditingkatkan. Perusahaan di kawasan industri diwajibkan memasang sistem pemantauan kualitas udara.
“Dan jumlah akan terus kami tingkatkan, kami mewajibkan kepada pihak perusahaan untuk segera memasang peralatan-peralatan sistem pematauan kualitas udara. Khususnya berada di kawasan-kawasan industri,” kata Ridho Sani.
Ridho mengingatkan kualitas udara buruk berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Keluhan gangguan kesehatan pernapasan disebut kerap diterima KLH dari warga. “Khusus kesehatan pada sistem pernapasan,” katanya.
Data pemantauan KLH menunjukkan sepanjang 2025 lebih dari 10 titik di Jabodetabek mengalami kualitas udara tidak sehat selama lebih dari 40 hari. Kondisi ini kerap terjadi pada April dan Mei.
“Dan ini sering kali terjadi di bulan Mei, kadang-kadang April juga ada, jadi ini yang harus perhatian kita bersama-sama, apa bila tidak kita antisipasi dari sekarang maka kita memiliki persoalan kualitas udara di musim kemarau,” katanya.
Patroli emisi dilakukan pada 16–24 Januari dengan fokus pada cerobong dan aktivitas pembakaran terbuka. KLH menegaskan penghentian dilakukan pada sumber emisi, bukan pada seluruh operasi pabrik.
“Kami melakukan langkah penghentian sumber emisi asap, bukan penghentian operasi pabrik secara keseluruhan. Kami meminta mereka menghentikan alat atau proses yang berpotensi mencemari lingkungan,” ujar Ridho Sani.
Sebanyak delapan perusahaan ditindak di kawasan Cikarang Barat, KBN Marunda, JIP Jakarta Timur, Jataki, dan Jababeka 2. Sebagian besar menghasilkan emisi dari boiler dan satu perusahaan dari furnace.
KLH akan melanjutkan pengawasan terhadap sekitar 40 kawasan industri lain di Jabodetabek dan kota besar lainnya. Data satelit Sentinel-5 dan ISPU menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan NO2 telah melampaui ambang batas sehat sejak akhir Desember 2025.
Ridho Sani mengingatkan dampak ekonomi dan kesehatan dari polusi udara sangat besar. Negara menanggung biaya kesehatan tinggi akibat pencemaran.
“Biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani dampak kesehatan akibat polusi udara sangat besar. Perusahaan harus bertanggung jawab atas emisi yang mereka hasilkan,” katanya.
