1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mulai memberlakukan program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025/2026 di 40 sekolah. Rencananya, sebaran sekolah swasta yang digratiskan itu akan ditambah pada tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan pihaknya akan menambah jumlah sekolah swata yang digratiskan pada tahun ajaran baru mendatang. Rencananya, program yang saat ini telah dijalankan di 40 sekolah akan ditambah menjadi 100 sekolah.
"Yang pertama terkait dengan sekolah gratis. Untuk tahun 2025, kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026," kata dia saat konferensi pers Realisasi APBD Jakarta 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia mengakui, penambahan sekolah swasta yang digratiskan tahun ini tidak sesuai target awal. Pasalnya, Pemprov Jakarta awalnya menargetkan akan menggratiskan sekitar 258 sekolah swasta pada 2026.
Menurut Atika, pihaknya tidak bisa serta merta menggratiskan 258 sekolah swasta pada tahun ini. Pasalnya, saat ini terdapat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jakarta.
"Bahwa betul memang dari rencana 250-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH, tentunya kita harus melakukan rasionalisasi dari jumlah. Jadi memang faktornya adalah karena pengurangan dari pendapatan yang berasal dari DBH," kata dia.
Meski begitu, Pemprov Jakarta tidak mengurangi program sekolah swasta gratis. Bahkan, program yang semula dilakukan di 40 sekolah akan ditambah menjadi 100 sekolah. Penambahan juga akan terus diupayakan pada tahun-tahun selanjutnya.
"Jadi tidak dikurangi, bahkan bertambah menjadi 100 sekolah dan setiap tahun akan kami upayakan untuk bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujar dia.
Diketahui, besaran APBD Jakarta 2026 adalah Rp 81,32 triliun, atau turun Rp 10,54 triliun dari nilai APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun. Penurunan APBD Jakarta itu disebabkan berkurangnya pendapatan dari dana transfer Ke daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Adapun dana TKD untuk Jakarta pada 2025 adalah Rp 26,14 triliun. Namun, angka itu dipangkas sebesar Rp 14,79 triliun pada 2026, menjadi hanya sebesar Rp 11,16 triliun.
